Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, begitu dalamnya dampak yang dirasakan oleh pelaku mikro Tanah Air pada masa pandemi Covid-19 lantaran kurangnya integrasi.
Baca Juga: Pakar Hukum UI: Holding Ultra Mikro Bukan Akuisisi, Pemerintah Tetap Jadi Pengendali
Adapun, pembentukan holding dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk kembali menata ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro ke depannya.
"Pemerintah tentu ingin holding ini lebih spesifik dalam menjangkau banyak pelaku usaha di daerah-daerah terluar dan membangun integrasi yang lebih baik. Cara ini tentu sangat baik terutama di masa post-pandemi. Ini untuk membangun pondasi ekonomi di masa depan," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan ekosistem tiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Faisal melanjutkan, Pegadaian dan PNM mampu melakukan pendampingan pada segmen ultra mikro secara lebih intensif. Upaya yang dilakukan PNM pun juga akan membantu meningkatkan inklusi keuangan karena akan banyak mendorong pelaku usaha unbankable untuk memiliki tabungan terlebih dahulu.
Sementara itu, BRI yang kuat dalam permodalan dan likuiditas pun dapat meningkatkan kinerja Pegadaian dan PNM secara langsung dalam melakukan pendampingan.
"Terlebih, integrasi data dari holding tersebut tentu akan mampu menangkap banyak potensi pertumbuhan ultra mikro berkualitas di tahun ini,” tegas Faisal.
Di lain sisi, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto sebelumnya berpandangan holding yang diprediksi rampung dalam waktu dekat ini akan sangat berperan dalam menjaga kestabilan pelaku ultra mikro.
"Dalam waktu dekat ini, holding akan mampu menjaga kestabilan. Namun, dalam jangka panjang proses empowering sektor usaha mikro dan kecil akan lebih powerful," katanya.
Dia menjelaskan dalam masa pandemi ini holding akan mampu meningkatkan perannya sebagai penjaga kinerja pelaku ultra mikro. Terlebih segmen ultra mikro ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan konsumen dan mobilitas masyarakat, yang mana saat ini belum pulih seutuhnya.
Kepentingan pemerintah dalam holding ultra mikro ini, kata Toto, adalah peningkatan akses pembiayaan ke jutaan sektor usaha mikro dan kecil yang tidak bankable, yang perlu dipercepat dengan rapungnya aksi korporasi ini.
"Konsolidasi tiga BUMN yang bergerak di segmen market yang berhimpitan ini akan jauh lebih efektif dan efisien saat mereka bisa bersinergi semua sumber daya yang dimiliki," imbuhnya.
Baca Juga: Erick Thohir: Pembentukan Holding Ultra Mikro Tinggal Tunggu PP
Langkah awal proses integrasi ekosistem BUMN sektor ultra mikro saat ini telah dijalankan, menyusul adanya Keterbukaan Informasi yang disampaikan BRI pada 14 Juni 2021. Pembentukan holding ultra mikro ini sebagai bentuk perwujudan visi Pemerintah yang mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro.
Pemerintah membentuk holding ultra mikro dengan BRI sebagai induknya. BRI akan melaksanakan rights issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan mengalihkan seluruh saham Seri B miliknya (inbreng) dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI.
Sinergi ekosistem ultra mikro yang dibentuk Pemerintah bertujuan untuk mendukung visi dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, dimana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal. Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024.
Menakar Cara Holding Ultra Mikro Menata Kembali Eksositem Usaha Wong Cilik - SINDOnews.com
Klik Disini Lajut Nya
No comments:
Post a Comment