Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Bikin Dunia Usaha Tak Stabil - detikNews

Jakarta -

Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul dari elite menteri dan ketua umum partai. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan penundaan Pemilu itu berimbas pada ketidakstabilan ekonomi dan dunia usaha.

"Wacana penundaan Pemilu justru menimbulkan instabilitas di mana dunia usaha mendapat ketidakpastian kapan pemilunya, bagaimana pengisian presidennya, siapa yang akan jadi anggota parlemennya," kata anggota dewan pembina Perludem Titi Anggraini dalam agenda Total Politik bertajuk 'Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Gimana Nasib Kepala Daerah?' di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (27/2/2022).

Titi menganggap usulan penundaan penyelenggaraan Pemilu itu justru kontradiktif dengan alasan yang disebutkan Cak Imin. Dia menyebut usulan penundaan Pemilu dapat memicu instabilitas politik.

Sekadar diketahui, aspirasi perpanjang masa jabatan presiden mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.

"Jadi justru kontradiktif dengan argumen untuk menjaga stabilitas laju ekonomi karena narasi itu sendiri justru memicu instabilitas politik yang akan bisa berdampak pada instabilitas ekonomi," kata Titi.

Dia mengatakan kepentingan dunia usaha yang dijadikan alasan untuk menunda Pemilu akan mempersempit makna demokrasi. Sebab, sebut dia, agenda demokrasi seolah bergantung pada kepentingan dunia usaha.

"Kepentingan dunia usaha menjadi legitimasi usulan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Di sinilah terjadi penyempitan makna berdemokrasi. Seolah-olah agenda demokrasi bergantung pada kepentingan dan kebutuhan dunia usaha," ujar Titi.

Titi kemudian berbicara soal penyelenggaraan pemilu sejak era reformasi pada 1999 yang selalu terjadwal tanpa tak ada gangguan bagi dunia usaha. Kata Titi, agenda elektoral yang sudah terjadwal justru memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Padahal kalau kita ingat dari pemilu sejak era reformasi 1999 dan pemilu presiden pertama tahun 2004, kan agenda elektoral itu terjadwal sesuai dengan kerangka waktu yang ada, tidak pernah ada hambatan-hambatan yang membuat dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi terganggu," katanya.

"Justru agenda elektoral dan demokrasi sudah terjadwal dengan pasti itu membantu dunia usaha untuk melakukan antisipasi-antisipasi sehingga mereka tidak mendapatkan kerugian," imbuhnya.

Dia menyayangkan penyempitan komitmen berdemokrasi tersebut yang mengaitkannya dengan kepentingan ekonomi. Menurutnya, sejak era reformasi, jadwal pemilu yang teratur tak pernah ada dampak yang membuat situasi ekonomi benar-benar menjadi terganggu.

"Yang disayangkan adalah penyempitan komitmen berdemokrasi dengan menggunakan narasi-narasi yang membenturkan dengan kepentingan ekonomi yang sebetulnya sudah terbantahkan, terutama di era reformasi dengan keteraturan pemilu tidak ada dampak yang membuat situasi ekonomi benar-benar terganggu karena agenda rutin dari penyelenggaraan pemilu," kata Titi.

Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

(whn/imk)

Adblock test (Why?)

Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Bikin Dunia Usaha Tak Stabil - detikNews
Klik Disini Lajut Nya