Pemprov DKI tengah mengkaji usulan penggabungan atau merger anak usaha yang tidak produktif. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Iwan Takwin mengaku siap dengan segala keputusan yang diambil.
"Tadi sudah dijelaskan oleh BP BUMD proses evaluasi, analisa, kajian sudah dijalankan. Kita juga tentunya dari JakPro apa pun kebijakan kami harus siap. Karena tujuannya pasti memastikan JakPro atau BUMD ini lebih baik tentunya," kata Iwan di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Iwan mengaku tak pernah menganggap anak usaha yang tak produktif sebagai beban. Menurutnya, ini merupakan tantangan tersendiri menjadikan anak usaha menopang bisnis induknya.
"Sebenarnya bukan masalah kesulitan, tapi tantangan bagi kami bagaimana supaya memastikan anak usaha itu bisa benar-benar mapan, bisa menopang induknya," ujarnya.
Meski begitu, Iwan menekankan perlu adanya kajian matang yang memerhatikan aspek bisnis dan nonbisnis ketika memutuskan merger. Melalui kajian itu pula, kata dia, akan diketahui hasil studi yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.
"Jadi kita nggak bisa justifikasi langsung, tapi harus ada kajiannya," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI melakukan merger atau penggabungan anak usaha PT Jakarta Propertindo (JakPro). Pasalnya, Komisi C memandang anak usaha yang merugi justru membebankan JakPro.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi HY mengatakan PT Jakpro hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Indikator utamanya adalah hingga saat ini PT Jakpro tak kunjung memberikan keuntungan bisnisnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Padahal penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT Jakpro lebih dari Rp 1 triliun.
"Dari hasil apa yang disampaikan mayoritas anggota Komisi C bahwa sebenarnya Jakpro itu belum dapat apa-apa. Mereka baru berusaha kira-kira dua atau tiga tahun lagi baru sehat. Sekarang itu sebetulnya tidak sehat, belum sehat dari segi keuangan, " kata Rasyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1/2023).
Untuk diketahui, ada tujuh anak usaha PT Jakpro yang selama ini menopang bisnis PT Jakpro. Yakni PT PMJ Land, PT Jakarta Konsultindo, PT LRT Jakarta, PT Jakarta Utilitas Propertindo, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, Jakarta Oses Energi, dan PT Jakarta Solusi Lestari. Politikus PDIP itu menilai perusahaan ini terlalu banyak memiliki anak usaha sehingga tak fokus.
"Perusahaan ini terlalu besar. Sehingga tidak fokus. Anak perusahaannya aja ada tujuh. Dari pemaparan mereka kami melihat sepertinya ada (anak usaha) yang perlu digabungkan. Misalnya ada anak perusahaan yang tugasnya cuma menyewakan rumah, menyewakan lahan, cuma itu," ucapnya.
"Jadi kami menyampaikan kepada kepala BP BUMD supaya kalau memungkinkan untuk harus digabungkan ya gabungkan saja," tambahnya.
Simak juga 'Respons Dewas soal Isu KPK Paksakan Penyelidikan Formula E':
(idn/idn)Pemprov DKI Kaji Desakan Merger Anak Usaha JakPro yang Tak Produktif - detikNews
Klik Disini Lajut Nya
No comments:
Post a Comment