Merdeka.com - Banyak orang sukses di dunia ini karena memiliki usaha atau bisnis sendiri. Tak heran, jika setiap orang selalu menginginkan untuk memiliki usaha sendiri. Salah satu bentuk usaha yang kini diinginkan banyak orang ialah usaha rumahan.
Secara definisi, usaha rumahan merupakan bentuk bisnis atau usaha yang bertempat di rumah sendiri (pemilik bisnis). Selain dapat menjalankan bisnis di rumah, usaha rumahan juga sering dipandang sebagai salah satu usaha yang menguntungkan. Salah satu jenis usaha yang kini banyak dilakukan ialah menjual makanan unik.
Sudah kita ketahui bersama bahwa makan dan minum merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Sehingga selamanya, seseorang pasti akan membutuhkan makanan. Di samping itu, membuka usaha makanan unik juga menjadi salah satu jenis usaha yang cukup menjanjikan.
Lantas, peluang usaha kuliner apa saja yang menguntungkan? Simak ulasannya yang merdeka rangkum dari Liputan6.com berikut ini.
Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi virus corona (Covid-19) ikut menghambat proses perundingan dalam rencana perjanjian dagang. Pelaku usaha mengapresiasi upaya pemerintah untuk tetap mendorong penyelesaian sejumlah perjanjian dagang.
Diharapkan perjanjian dagang yang dapat mendorong kepentingan perdagangan dan investasi dapat diselesaikan.
"Kami sangat berharap kita terus mengupayakan berbagai cara agar progres perundingan yang strategis untuk perluasan kepentingan dagang dan investasi Indonesia seperti EU cepa bisa diselesaikan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (31/8).
Sebelumnya Kementerian Perdagangan menyebut perundingan Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) telah mencapai progres yang signifikan. Meski begitu, perjanjian tersebut tak termasuk pada perjanjian yang dapat rampung tahun ini.
Pemerintah mendorong dua perjanjian yang dapat selesai tahun ini. Antara lain Indonesia-Tunisia Preferential Tread Agreement (PTA) dam Indonesia Bangladesh PTA.
Kedua perjanjian akan memberikan akses lebih bega produk Indonesia. Namun, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menyebut Bangladesh lebih memiliki potensi.
"Karena pertama dekat jaraknya dan ada produk-produk yang komplementer," ungkap Benny.
Sebagai informasi, pada periode Januari - Agustus 2021, Indonesia mengalami surplus neraca dagang sebesar US$ 14,42 miliar. Hal itu terdiri dari ekspor sebesar US$ 120,57 miliar dan impor US$ 106,15 miliar.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pencegahan korupsi di sektor usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) penting dilakukan lantaran UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Teten menilai korupsi dapat mendistorsi pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah pusat pemerintahan dan perekonomian.
“Perizinan berusaha yang rumit dan memakan waktu lama masih menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi UMKM. Hal ini rentan mendorong perilaku korupsi baik pemangku kebijakan maupun stakeholders terkait,” kata Teten dalam siaran resminya, Selasa (31/8/2021).
Teten menyebutkan, berdasarkan Indeks kemudahan berusaha/ease of doing business (EoDB), Indonesia berada di peringkat ke-73. Kendala utama terkait kemudahan usaha yaitu pengurusan izin, pajak, pendaftaran aset serta pelaksanaan kemudahan ekspor.
Teten menyebutkan, saat ini hanya 2.688.343 pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana data OSS pada 2021.
Oleh sebab itu, sebagai bagian dari upaya menyelamatkan UMKM di tengah pandemi, pihaknya mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pengalokasian 40 persen Pengadaan Barang dan Jasa untuk produk UMKM.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Di sisi lain dia menyebutkan, secara nasional, transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 2 Agustus 2021, menunjukan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sudah sebesar Rp 144,31 triliun atau 33 persen dari target Rp 446,96 triliun.
Namun pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp 311,50 triliun atau 70 persen dari target alokasi. Ia pun optimistis target tahun ini dapat terlampaui.
Sementara itu hingga 26 Juli 2021, jumlah pelaku usaha kecil dalam sistem pengadaan secara elektronik sebanyak 173.265 pelaku dan UKM yang sudah onboarding dalam Bela Pengadaan sebanyak 133.089 pelaku hingga 25 Agustus 2021.
“Proses pengadaan barang atau jasa rentan korupsi. Untuk itu penyelenggaraan pengadaan elektronik terus didorong agar berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel,” kata Teten.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dunia usaha harus melakukan mitigasi terjadinya penyuapan atau korupsi.
Hal itu disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara utama dalam webinar Managing The Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector.
“Penting bagi perusahaan untuk menilai kembali risiko penyuapan dan korupsi serta mitigasinya,” ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Menurut Airlangga, Transparency International telah merilis beberapa poin yang bisa diikuti oleh perusahaan untuk menjaga integritas.
Poin pertama yaitu memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kerangka asesmen risiko yang baik dan secara aktif diterapkan dalam menilai risiko korupsi yang muncul karena perubahan pola operasi era pandemi.
Sedangkan poin kedua yaitu pentingnya keterlibatan langsung top management.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Selain itu kata dia, perusahaan juga harus mengambil peran membantu Pemerintah dengan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.
Sementara itu dari sisi pemerintah, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Aturan tersebut dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah extraordinary selama pandemi Covid-19.
Selain itu kata dia, pemerintah juga bekerja sama dengan semua stakeholders untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan kepatutan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengakui dunia usaha belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Dia berujar, banyak pelaku usaha yang terpaksa mengurangi aktivitas produksi karena rendahnya daya beli masyarakat akibat pembatasan mobilitas pada awal Juli 2021. Tidak pandang bulu, penurunan terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun korporasi.
"Saat ini dapat dikatakan bahwa dunia usaha nasional belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan. korporasi hingga skala UMKM dan pengusaha terpaksa mengurangi produksinya karena belanja masyarakat turun akibat mobilitas dibatasi," kata Arsjad dalam Kongres ISEI XXI secara virtual, Selasa (31/8/2021).
Meski mengalami penurunan produksi, Arsjad mengakui pegusaha sepakat bahwa kesehatan adalah prioritas sehingga pembatasan sosial memang harus dilakukan saat virus kembali melonjak.
Di sisi lain, roda ekonomi harus berjalan meski dibatasi, mengingat minimnya modal UMKM dan banyaknya pekerja yang menggantungkan hidup lewat pendapatan harian.
"Kami melihat ada segitiga yang utama, yaitu kesehatan, lalu mengenai ekonomi, dan sosial karena ini keterkaitan antara 3 aspek. Di sini Kadin selalu menyuarakan kepada pemerintah bahwa kesehatan sangatlah penting namun roda ekonomi harus berjalan," tuturnya.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Lebih lanjut Arsjad menjelaskan, pengusaha sebetulnya sudah menyiapkan beragam target usaha. Sayangnya, pandemi mengubah rencana tersebut.
Agar ekonomi kembali pulih, Arsjad menilai pemerintah dan pengusaha harus terus berdialog secara intensif, termasuk dalam pengambilan keputusan. Dunia usaha adalah salah satu stakeholder yang perlu diajak berdiskusi selain stakeholder lainnya.
"Jadi ketika dunia usaha kategori ritel, hotel, restoran, kafe, menjerit maka pemerintah juga melakukan ujicoba dan membolehkan buka dengan aturan dan protokol ketat. Tidak lain ini untuk menunjukkan kesehatan adalah yang utama, namun ekonomi juga tidak dapat dikesampingkan," pungkasnya.
JAKARTA - Pelaku usaha menantikan kelonggaran yang diperluas pada perpanjangan PPKM level 3 di DKI Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, seiring dengan pembelajaran tata muka yang sudah dimulai dan uji coba di Jakarta dengan prokes yang ketat.
Pihaknya juga berharap agar perkantoran non esensial dan kritikal juga sudah bisa dibuka dan diuji coba antara 25%-50%, termasuk pengunjung mal yang boleh makan ditempat (dine in) bisa ditingkatkan menjadi 50%. Hal ini akan semakin menambah gairah ekonomi.
"Jika hal ini dperbolehkan akan berdampak terhadap sektor usaha yang lain, seperti jumlah pengunjung mal berpotensi semakin meningkat, penjual makanan/minuman di gedung perkantoran dapat buka kembali, penumpang transportasi akan meningkat dan akan memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya konsumsi rumah tangga," ujarnya, Selasa (31/8/2021).
Dia melanjutkan, selain UKM pedagang makanan dan minuman di gedung perkantoran, masih ada beberapa sektor usaha yang masih menunggu kelonggaran yang diperluas yang memungkinkan usaha mereka beroperasi.
"Seperti aneka jasa Event Organizer/MICE penyelenggara pameran dan kontraktor turunannya, penyelenggara seminar, event pertunjukan, pernikahan, pusat wisata di mana disana banyak pelaku UKM kreatif," ungkapnya.
Dia menuturkan, pengelola gedung pertemuan dan pelaku usaha hiburan seperti bioskop dan hiburan malam yang sudah sampai 1,5 tahun belum diperbolehkan buka. Nasib para pelaku usaha sektor ini juga harus diselamatkan karena mereka juga memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit.
"Pemerintah sudah harus menyentuh dan memperhatikan nasib mereka dan memberikan bantuan dalam bentuk relaksasi atau insentif," imbuhnya.
Sarman menegaskan, apabila pemerintah membuka kelonggaran yang diperluas, pelaku usaha akan patuh dan taat melaksanakan peraturan PPKM secara ketat seperti kewajiban pengunjung di mal dan perkantoran yang wajib divaksin, proses yang ketat dan jam operasional yang ditentukan.
"Kita harus kawal bersama agar tren kasus Covid semakin menurun dan terkendali agar level PPKM dipastikan semakin menurun tidak balik naik kembali. Semoga pemerintah dapat memberikan keputusan yang terbaik berimbang untuk kesehatan dan masa depan ekonomi," tandasnya.
Jakarta, Beritasatu.com - Penggunaan aksesori sangat diperlukan untuk menunjang penampilan agar semakin terlihat sempurna dan menambah kepercayaan diri.
Terlebih, gaya fashion terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga kalangan wanita ingin selalu tampil anggun, memesona dan modis dalam berbagai suasana.
Penggunaan aksesori yang serasi membuat penampilan akan terlihat cantik dan menawan. Tak heran, banyak wanita yang rela merogoh kocek besar untuk membeli aksesori. Hal itu, menjadikan peluang usaha aksesori wanita sangat menjanjikan.
Peluang inilah yang ditangkap PT Riang Sukses Mandiri, perusahaan yang telah berkecimpung dalam bisnis aksesori wanita sejak 20219.
Owner PT Riang Sukses Mandiri, Stepen Lie mengatakan, peluang bisnis aksesoris wanita saat ini terbilang sangat prospektif dengan respon positif dari konsumen.
"Usaha ini telah dirintis sejak tahun 2017. Namun, saya baru mengurus aspek legalitasnya pada tahun 2019,” ungkap Stephen Lie dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (31/8/2021).
Stepen menjelaskan, nama produk aksesori yang dipasarkan mengusung brand BeaNaBell. Nama ini tidak asal comot, karena merupakan singkatan dari nama ketiga putrinya. Lokasi usaha yang dijadikan gudang terletak di ruko di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Stepen melayani pembelian produk secara online dalam bentuk eceran dan grosir.
"Saya mendatangkan produk-produk aksesori itu dari Tiongkok dengan kualitas menengah ke atas, dan menjualnya kembali dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pasar, yaitu semua kelas lapisan masyarakat," ujar Stepen.
Varian produk BeaNaBell lebih dari 200 SKU. Ada produk aneka jepit rambut, bando, wig atau rambut palsu, sisir dengan bahan kayu, karet rambut, spon makeup, rol rambut, spon mandi, hingga aksesoris seperti kalung dan anting. Adapun harga produknya sendiri dibanderol mulai dari Rp 3.000 hingga Rp 80.000 per unitnya.
"Produk favorit yang banyak dibeli konsumen adalah sisir kayu, bando dan jepit rambut. Contohnya aneka jepit rambut BeaNaBell dengan warna-warni dof pastel yang tidak pasaran dan tidak gampang patah, juga sisir kayu yang benar-benar terbuat dari kayu asli sehingga tidak membuat rambut kusut, tentu saja semuanya dengan harga terjangkau," jelas Stepen.
Untuk strategi pemasaran BeaNaBell, Stepen menjelaskan, jika dulu dilakukan secara offline, maka dua tahun terakhir beralih menjadi lebih fokus ke online melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak.
"Kami juga memberikan diskon hingga 50% pada momen-momen tertentu, misalnya HUT Kemerdekaan atau program masing-masing marketplace. Strategi ini ampuh untuk mendongkrak penjualan,” kata Stepen.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
PT GMF Aero Asia Tbk (GMFI) menutup operasional anak usaha PT Garuda Energi Logistik Komersial (GELK) sebagai langkah efisiensi keuangan Garuda Indonesia Group, maskapai BUMN. Likuidasi dilakukan pada 17 Juni 2020.
PT GMF Aero Asia Tbk (GMFI) merupakan anak usaha maskapai nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau GIAA. Ini berarti Garuda Energi Logistik Komersial ialah cucu usaha Garuda Indonesia.
Melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (31/8), GMFI menyebut penutupan dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan Atau Perusahaan Patungan Di Lingkungan BUMN.
"Perseroan diperkirakan mengambil sebagian dari utang GELK, kurang lebih 60 persen, menyesuaikan dengan hasil negosiasi GELK dengan kreditur. Negosiasi antara GELK dan kreditur masih berlangsung hingga saat ini," jelas GMFI.
Perseroan menjelaskan bahwa proses pengalihan kewajiban dan pembayaran utang GELK kepada mitra usaha/kreditur akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tiga pihak (Novation Agreement) yang akan disepakati bersama.
Sedangkan utang yang tidak diambil alih perusahaan induk bakal ditangani oleh GELK dalam kesepakatan terpisah.
"Risiko tuntutan/penolakan dari kreditur yang utangnya tidak diambil perseroan dimitigasi melalui kesepakatan antara kreditur dengan GELK," tulis manajemen GMFI.
IDXChannel - Jangan berkecil hati atau takut untuk membangun usaha, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi, meminta justru mengatakan hanya bermodal gadget semua orang bisa menjadi pengusaha. Sehingga, jangan lagi berpikir bermodal digital itu mahal dan susah.
Hal ini disampaikan Wamenag saat memberikan sambutan pada Workshop Muslimah Enterpreneur “Meningkatkan Kapasitas Entrepreneur di Kalangan Muslimah Sebagai Kontribusi Nyata Membangun Umat dan Bangsa”, Senin,(30/08/2021).
"Gadget yang ada di tangan kita adalah modal penting membangun usaha,”jelasnya demikian dikutip pada laman resmi Kemenag, Senin (30/08/2021)
Ia pun meminta supaya gadget tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi semata apalagi, hanya digunakan untuk sekedar bermain game yang menghabiskan waktu. Gadget dapat dioptimalkan sebagai modal merintis dan membangun usaha digital.
"Sangat sederhana, cobalah mulai memposting dan meng-endorse produk kita melalui status di media sosial. Mari gunakan media sosial untuk aktivitas produktif dan menguntungkan dengan memanfaatkannya bagi kemajuan bisnis kita,” sambungnya.
Wamenag menguraikan pertumbuhan ecommerce Indonesia termasuk tinggi di Asia Tenggara dimana pendapatan di pasar ecommerce diproyeksikan mencapai USD43 Miliar pada tahun 2021 dan naik menjadi USD63 Miliar tahun 2025.
Segmen pasar terbesar adalah fashion dengan proyeksi volume pasar sebesar USD13 Miliar tahun 2021, dengan sebagian besar pengguna ecommerce yang akan mencapai 221 juta pengguna pada 2025.
"Data-data di atas janganlah hanya jadi sekedar data dan angka. Seharusnya menjadi inspirasi dan informasi berharga guna menciptakan kreatifitas bisnis kita mengembangan usaha,”minta Wamenag.
Ia mengimbau agar seluruh masyarakat harus memanfaatkan media digital secara kreatif dan produktif dan mengisi ruang di media digital untuk perkembangan usaha dan bisnis
"Dengan demikian, ruang digital tertutup dari peluang pihak lain melakukan narasi radikal dan anti-sistem," harapnya. (TYO)
JAKARTA - PT GMF Aero Asia Tbk (GMFI) menutup bisnis anak usahanya yakni PT Garuda Energi Logistik Komersial (GELK) sebagai bagian dari efisiensi untuk menjaga kinerja keuangan Perseroan.
Cucu usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tersebut telah menghentikan operasional sejak 17 Juni 2020 sebagai persiapan proses pelaksanaan likuidasi dan pembubaran.
Dikutip dari keterbukaan informasi BEI, manajemen GMFI menjelaskan, latar belakang dilakukan likuidasi GELK karena Perseroan mempertimbangkan adanya langkah-langkah efisiensi guna menjaga Performansi kinerja Keuangan Garuda Indonesia Group dan Perseroan.
"Perseroan mempertimbangkan kinerja GELK, baik finansial maupun operasional yang masih sangat tergantung kepada Induk Usaha (GMFI)," tulis keterangan manajemen GMFI dikutip, Senin (30/8/2021).
Manajemen GMFI menambahkan, fungsi untuk mendukung kegiatan operasional Perusahaan dalam hal penyediaan material yang sebelumnya dilaksanakan oleh GELK akan dikembalikan dan dilaksanakan oleh Unit Internal Perseroan.
MATA BANDUNG - Dalam menjalankan suatu bisnis kita memerlukan perencanaan yang matang. Dimulai dengan mempelajari peluang usaha di bisnis tersebut apakah menjanjikan atau tidak bagi kita kedepanya.
Tak hanya itu, kita juga harus memperhatikan apakah bisnis atau usaha yang sedang kita geluti banyak pesaing nya atau tidak, karena akan mempengaruhi peluang kita untuk maju di sektor bisnis tersebut.
Dimasa pandemi Covid 19 ini banyak orang yang beralih profesi sebagai pebisnis rumahan. Namun tidak sedikit dari mereka yang ujung ujungnya tutup juga karena usaha yang baru mereka geluti kurang mendapat respon positif bagi calon pembeli.
Alasanya beragam, Minimnya pengalaman dan terbatas modal jadi hambatan bagi para pelaku usaha baru. Di tambah daya beli masyarakat yang semakin menurun membuat kita berfikir dua kali untuk mulai menjalankan bisnis.
Tapi jangan khawatir, Jika saat ini anda sedang mencari peluang usaha yang menjanjikan, bisa di kerjakan di rumah dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk kedepanya, tim Mata Bandung punya solusinya.
Berikut adalah 3 peluang usaha Rumahan yang Menjanjikan dan belum banyak pesaing ditahun 2021.
Kita memerlukan sebuah usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, Ma
30 Agustus 2021
Pixabay/fotoworkshop4you
Hidup di dunia ini tentunya memiliki banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ada harga yang harus Mama bayar. Misalnya, apabila Mama ingin membeli kebutuhan pokok, Mama harus memiliki uang untuk bisa mendapatkannya.
Akan tetapi, bagaimana caranya agar dapat memiliki uang? Tentu saja Mama harus bekerja, entah dengan orang lain atau membuka usaha sendiri, seperti berjualan.
Dikutip dari buku Panduan Praktis Mengurus Legal Formal Perusahaan oleh Solahudin Pugung, S.H. (2013: 16), usaha adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang terus menerus secara berkesinambungan.
Sementara itu, usaha ekonomi adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ada banyak jenis-jenis usaha ekonomi di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki berbagai peluang usaha sesuai dengan minat, modal, baik berskala kecil ataupun besar.
Secara umum, usaha ekonomi di Indonesia terdiri dari 2 jenis usaha, yaitu usaha ekonomi yang di dikelola sendiri dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Nah, kali ini Popmama.com akan mengulas tentang 2 jenis usaha ekonomi di Indonesia yang dapat Mama lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Simak sampai akhir ya, Ma!
Editors' Picks
1. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri
Pixabay/pexels
Biasanya, usaha ekonomi yang dikelola sendiri dikenal dengan usaha perorangan. Usaha tersebut memiliki modal yang cukup terbatas dan dikelola secara sederhana saja, Ma.
Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri sebagai berikut.
1. Pertanian
Usaha pertanian memang dikenal sebagai usaha perorangan karena dikelola sendiri. Biasanya, usaha pertanian ini mengupayakan hasil pertanian dengan cara mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, usaha pertanian sangat membutuhkan lahan. Tanaman-tanaman tersebut berupa, jagung, padi, ketela, kelapa sawit, cengkeh, teh, kopi, pala, dan lain-lain.
2. Perdagangan
Usaha perdagangan masuk ke dalam usaha berskala kecil hingga menengah karena dikelola secara perseorangan. Modal yang dimiliki pun terbatas. Sebab itu, perdagangan disebut sebagai suatu kegiatan jual beli yang dapat menguntungan kedua belah pihak. Contoh usaha perdagangan, yaitu pedagang kaki lima, pedagang warung, pedagang kios pasar, pedagang asongan, dan toko kelontong.
3. Usaha jasa
Meski memiliki banyak jenis, usaha jasa juga termasuk usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan. Biasanya, usaha jasa terdapat di sekitar kita, Ma. Misalnya, fotokopi, bengkel, salon, barber shop, klinik, hingga jasa angkutan.
4. Industri kecil
Jangan salah ya, Ma. Ternyata, usaha industri juga ada yang masuk ke dalam usaha perseorangan kok, misalnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan tembikar, keramik, anyaman, dan mebel. Selain karena dikelola sendiri, sektor industri ini dikenal sebagai industri rumahan.
5. Peternakan
Usaha peternakan yaitu suatu usaha yang kerjanya memelihara hewan peliharaan yang dapat diambil hasilnya atau bisa dijual kembali. Misalnya, peternakan sapi, kuda, kambing, domba, kelinci, ayam, dan lainnya.
2. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok
Pixabay/089photoshootings
Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok merupakan usaha yang dijalankan bersama-sama dalam hal permodalan, pengelolaan, hingga pembagian hasil. Oleh karena itu, usaha ekonomi berkelompok ini dikelola dengan sangat baik dan memiliki modal yang cukup besar karena tergolong usaha berskala besar.
Berikut ini contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok, antara lain:
1. Firma
Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh sejumlah orang, setidaknya dua orang yang sudah saling mengenal dengan baik. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama fima, dengan catatan anggota firma akan bertanggung jawab secara penuh atas risiko dari tindakannya tersebut. Biasanya, usaha firma ini bergerak di bidang keuangan dan konsultan hukum, seperti pengacara.
2. Commanditaire Vennotschaap (CV) atau persekutuan komanditer
CV adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang didapat dari pendiri itu sendiri dan beberapa penanam modal. Perusahaan CV ini terbagi menjadi dua anggota, yakni sekutu aktif sebagai investor sekaligus pengelola dan sekutu pasif yang berperan sebagai investor saja.
3. Koperasi
Koperasi merupakan sebuah badan usaha bersama dalam bidang ekonomi yang berasas kekeluargaan. Biasanya, kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan. Ada lima jenis koperasi di Indonesia, antara lain koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi produksi, dan koperasi jasa.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
BUMN ini merupakan badan usaha negara karena seluruh modal dimiliki oleh negara yang bersifat strategis atau vital. Terdapat tiga jenis BUMN, yaitu perusahaan umum (perum), perusahaan jawatan, dan perusahaan perseroan (persero).
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Jika BUMN milik negara, BUMD adalah badan usaha milik daerah. Modal BUMD didapat dari daerah tersebut. BUMD didirikan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di daerah tersebut. Contoh BUMD, antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota.
6. Perseroan Terbatas (PT)
PerseroanTerbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya didapatkan dari penjualan saham. Saham itu sendiri ialah surat berharga yang berfungsi sebagai tanda keikutsertaan dalam penanaman modal dalam perusahaan dan setiap saham memiliki nilai nominal. Berikut perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Indonesia, di antaranya PT. Djarum, PT. Gudang Gram, PT. Indofood Indonesia Tbk., dan PT. Unilever Indonesia Tbk..
Itu dia 2 Jenis Usaha Ekonomi di Indonesia yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kira-kira Mama dan anak mama berminat membuka usaha sendiri tidak?
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menggairahkan minat berusaha di kalangan masyarakat.
Salah satu strateginya adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tersebut memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha.
“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditentukan berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang dilakukan dan dinilai sesuai ketentuan,” jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (30/8/2021).
Agus menyampaikan, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha. NIB juga sekaligus membuktikan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal.
Sementara itu, lampiran pada PP Nomor 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang masuk dalam kelompok perizinan berisiko menengah adalah memiliki NIB dan memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang harus dibuktikan melalui Sertifikat Standar.
“Sertifikat standar sendri merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha,” jelas Agus.
Bagi pelaku industri berskala kecil dan menengah (IKM), Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut dengan membiayai sertifikasi SNI bagi usaha mikro kecil.
Secara berkelanjutan, Kemperin memberikan pelatihan kepada para pelaku IKM untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
Langkah ini dilakukan Kemenperin dalam upaya mendorong tumbuhnya industri lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa konsultasi sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui unit-unit kerja yang dimiliki Kemenperin.
Sementara itu, Kemenperin bersama kementerian/lembaga lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal khususnya kepada industri berskala IKM, salah satunya dengan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada tahun 2020 lalu.
“Hal ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil,” ujarnya.
Agus menyampaikan, kebijakan pemenuhan standar produk atau sertifikat produk tidak bersifat diskriminasi. Apabila sebuah produk diwajibkan memenuhi standar, maka tanpa melihat skala industri, mikro, kecil, sedang maupun besar, yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri, semua harus memenuhi persyaratan tersebut.
“Adalah tugas pemerintah mengambil peran untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut,” pungkas Menperin.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta menggairahkan minat berusaha di kalangan masyarakat.
Salah satu strateginya adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang perlu dimiliki industri untuk memperoleh izin usaha.
“Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditentukan berdasarkan hasil penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang dilakukan dan dinilai sesuai ketentuan, jelas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Minggu (29/8).
Agus menyampaikan, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha.
NIB juga sekaligus membuktikan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal.
Sementara itu, lampiran pada PP No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa persyaratan kewajiban perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang masuk dalam kelompok perizinan berisiko menengah adalah memiliki NIB dan memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang harus dibuktikan melalui Sertifikat Standar.
“Sertifikat standar sendri merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha,” jelas Agus.
Bagi pelaku industri berskala kecil dan menengah (IKM), Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut dengan membiayai sertifikasi SNI bagi usaha mikro kecil.
Secara berkelanjutan, Kemenperin memberikan pelatihan kepada para pelaku IKM untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan memberikan pelayanan untuk memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
Langkah ini dilakukan Kemenperin dalam upaya mendorong tumbuhnya industri lokal. Fasilitasi yang diberikan berupa konsultasi sistem manajemen mutu dan layanan sertifikasi SNI melalui unit-unit kerja yang dimiliki Kemenperin.
Sementara itu, Kemenperin bersama kementerian/lembaga lain telah berkomitmen untuk memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal khususnya kepada industri berskala IKM, salah satunya dengan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh 10 kementerian dan lembaga tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil pada tahun 2020 lalu.
"Hal ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal dan penyediaan penyelia halal bagi pelaku industri kecil," ujarnya.
Agus menyampaikan, kebijakan pemenuhan standar produk atau sertifikat produk tidak bersifat diskriminasi. Apabila sebuah produk diwajibkan memenuhi standar, maka tanpa melihat skala industri, mikro, kecil, sedang maupun besar, yang dihasilkan dari dalam negeri maupun luar negeri, semua harus memenuhi persyaratan tersebut.
"Adalah tugas pemerintah mengambil peran untuk memberikan kemudahan dalam proses pemenuhan standar tersebut," pungkas Agus.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
Ide-ide membuka bisnis rumahan saat ini sedang semakin banyak dicari. Terlebih karena kondisi pandemi saat ini membuat banyak orang yang membatasi aktivitasnya dan menetap di rumah.
Selain itu membuka bisnis rumahan ini bisa menjadi acuan untuk memulai usaha yang lebih besar, bisa saja bisnis rumahan yang ingin kamu buka malah menjadi peluang usaha yang menjanjikan dengan keuntungan menarik.
Nah bagi yang mau mulai usaha, berikut ini ada beberapa bisnis rumahan yang menguntungkan dan bermodal minim dirangkum dari Lifepal.id.
1. Agen asuransi online
Profesi agen atau mitra asuransi kian populer, apalagi pengetahuan masyarakat atas pentingnya asuransi semakin meningkat, sehingga minat masyarakat dalam produk asuransi ini juga bertumbuh pesat.
Banyak agen asuransi yang sukses mengantongi puluhan juta rupiah setiap bulannya sebagai komisi saat sukses menjual produk asuransi untuk melindungi nasabahnya dari resiko finansial.
Pekerjaan ini juga kian populer karena waktu kerja yang fleksibel dan tanpa komitmen. Semakin banyak produk yang terjual dan semakin banyak rekan yang bergabung menjadi mitra, semakin banyak pula uang yang dikantongi. Modal yang keluar pun tak besar.
2. Perantara jual barang-barang hypebeast
Tren hypebeast sedang menjamur di kalangan anak milenial. Bersolek dengan barang branded menjadi tren saat ini.
Tentu saja, di balik gaya hidup glamor tersebut ada sebuah peluang usaha baru yang menjanjikan. Salah satunya dengan memanfaatkan akun Instagram atau forum jual beli, kumpulkan followers, dan bukalah jasa perantara.
3. Membuka kursus online
Peluang usaha yang satu ini benar-benar memanfaatkan modal yang dimiliki secara natural. Sebagai manusia, setiap orang mungkin memiliki bakat musik, berbahasa, dan lain sebagainya.
Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi kursus online. Membuka kursus online berbentuk webinar sesuai dengan keahlian juga bisa jadi peluang yang menjanjikan.
4. Penyewaan kamar
Sewa kamar menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan. Syaratnya, punya rumah besar dan ada kamar kosong. Tak perlu membeli properti baru bisnis sewa kamar sudah bisa dijalankan.
Apalagi kalau tempat tinggal berada di wilayah yang sangat strategis, hal ini jadi nilai tambah. Dengan bantuan promosi online misalnya lewat Airbnb, Tiket.com, Airy Room, dan lain sebagainya, maka akan mempermudah cari pelanggan.
5. Jasa digital marketing
Digital marketing saat ini bukan hanya jadi karier yang bayaran yang menggiurkan. Tapi juga bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Apalagi saat ini transformasi digital di berbagai sektor mulai berjalan.
Digital marketing itu juga sangat luas bentuknya. Namun yang paling sering dicari adalah jasa pembuatan website.
Bahkan saat ini diakui masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar sepenuhnya.
‘’Kalau dibilang terpengaruh, saya rasa tidak juga. Karena permintaan pasar memang tidak menurun dengan adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun belakangan. Bahkan sampai saat ini kita belum bisa memenuhi permintaan kebutuhan pasar karena memang, kita masih terbilang baru,’’ sampai Dodi.
‘’Tapi kebetulan untuk kandang yang di Kelurahan Sukaraja baru persiapan untuk menghasilkan. Karena memang ayam-ayamnya belum mulai bertelur,’’ jelas Dodi.
Untuk pemasaran sendiri, sambung Dodi, dirinya sudah memiliki beberapa agen di Kabupaten RL dan Kabupaten Kepahiang yang menampung hasil telur dari kandang miliknya.
” Untuk pemasaran, hasil usaha saya pasarkan di RL dan Kabupaten Kepahiang,” ujar Dodi.
Dalam menjalankan usaha, dirinya berkeyakinan apa yang dilakukan menjanjikan.
Denpasar (bisnisbali.com) – Belum pulihnya kondisi ekonomi saat ini, membuat beberapa pelaku usaha kelimpungan dalam mempertahankan bisnisnya. Hal tersebut juga berimbas ke beberapa anggota Hipmi Bali. Menurut, Ketua Hipmi Bali, Pande Agus Permana Widura saat ditemui belum lama ini di Denpasar, memang ada beberapa anggota, demi mempertahankan unit usaha utamanya agar tetap bertahan sampai menjual aset-aset lain dimiliki. Tentu hal tersebut dilakukan agar mampu mepertahankan bisnis utama tersebut.
“Satu-dua anggota saat ini telah ada menjual unit usaha penunjangnya. Akan tetapi tak signifikan jumlahnya,” jelasnya.
Dirinya mencontohkan, misal ada anggota bergerak di bidang usaha retail menjadi bisnis utamanya. Selain bisnis utamanya tersebut juga memiliki aset maupun bisnis lain, itulah telah dijual demi mampu mempertahankan unit usaha utamanya tersebut.
“Misal, ada anggota memiliki restaurant dan tanah. Itu sampai dijual oleh mereka agar bisnis utamanya tetapa mampu bertahan dalam ditengah kondisi saat ini,” ujarnya.
Jadi, itu menjadi fenomena di Bali dalam kondisi saat ini. Jika dilihat kebanggaan orang Bali tentu jangan sampai menjual aset. Akan tetapi, tabungan yang berupa aset akhirnya dijual murah saat ini. “Kondisi tersebut sangat saya sayangkan terjadi saat ini,” pungkas Widura.
Ia menilai, jika dilihat secara umum Provinsi Bali sangat tergantung pada sektor Pariwisata. Dapat dikatakan hampir 80 persen masyarakat menggantungkan hidup pada kedatangan wisatawan. Tentu kondisi tersebut sangat mempengaruhi Provinsi Bali. Jika dilihat saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali ada pada posisi terakhir dari 34 Provinsi di Indonesia.
Melihat hal tersebut ia menilai, Bali membutuhkan perlakukan khusus karena jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan nasional terlihat telah terjadi gap cukup signifikan antara -2% sampai -9%,tentu sangat jauh sekali.
Di sini, perlu ada kerja sama antara Menteri Keuangan RI, OJK, BI, Himbara agar dapat secara bersama-sama membuat formula khusus untuk Bali. “Untuk menyelamatkan Bali dalam kehancuran permanen secara ekonomi, tentu pemberlakuan khusus tersebut diperlukan,” jelasnya.
Selain itu, ada POJK, yang nantinya dapat menolong pelaku usaha di Bali. Karena, di Tengah Pandemi banyak pelaku usaha Bali maju kena mundur kena. “Misal, jika diilustrasikan ada salah satu pelaku usaha memiliki total aset Rp10 miliar hutang di perbankan tinggal Rp1 sampai Rp2 miliar. Akan tetapi, karena telah mengambil restrukturisasi, jadi tidak dapat menambah hutang. Padahal mereka sangat membutuhkan menambah hutang tersebut, agar dana dapat dimanfatkan untuk maintenance usaha dimiliki saat ini,” paparnya.
Selain itu, jika dapat diberi pinjaman dana kembali oleh Pemerintah, setidaknya SDM hotel akan dapat dipanggil dibekerjakan kembali untuk maintenance. “Sehingga, karyawan sebelumnya selama satu setengah tahun tidak digaji tentu memperoleh uang kembali,” ucapnya.
Jika dilihat di Bali, peredaran uang sudah sangat merosot, turun 60 persen dari tahun sebelumnya. Melihat kondisi tersebut, setidaknya Bali khususnya mendapat kebijakan dari Menteri terkait bagaimana memberi pertolongan terhadap Bali. “Karena, jika dilihat efek dominonya sangat membatu untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti saat ini,” pungkas Pande. *rah
Merdeka.com - Bea Cukai di Maluku terus berupaya menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi dengan melaksanakan asistensi dan berusaha menggandeng para pelaku usaha dari daerah untuk memasarkan produknya ke mancanegara.
Kantor Bea Cukai Ambon, pada Kamis (26/08) melaksanakan koordinasi dan asistensi ke CV Berkat Abadi (produsen sirup pala dan anggur pala) dan CV Alfa Blessing (produsen minuman herbal dan minyak astiri yang bahan bakunya berupa rempah-rempah).
Ketua Tim Dukung Percepatan Ekspor Bea Cukai Ambon, Dwi Yogo Hardianto menjelaskan dalam asistensi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan salah satunya yaitu berdiskusi terkait permasalahan yang dialami para pelaku usaha serta menginformasikan cara-cara agar para pelaku usaha dalam negeri dapat mengekspor hasil produksinya.
"Diharapkan setelah adanya kunjungan asistensi ini kerjasama dan sinergi antara Bea Cukai dan para pelaku usaha dapat membantu para pelaku usaha untuk mewujudkan ekspor produk yang dihasilkan UKM dengan kemudahan layanan dan berbagai media sarana yang dapat digunakan oleh para pengguna jasa," ujar Dwi.
Kemudian dari daerah Tual, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Erwin Situmorang, bersama Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Hari Setiayadi melakukan kunjungan ke perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, PT Rezeki Samudera Abadi, dan bidang usaha hasil lobster UD Puteri Desi di Kabupaten Kepulauan Aru, Dobo, dalam rangka mendorong potensi komoditi ikan dan lobster sebagai komoditi ekspor langsung dari wilayah Dobo.
Erwin menyampaikan bahwa Bea Cukai berkomitmen untuk terus berperan aktif bersama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam mendorong peningkatan ekspor komoditi SDA wilayah Kabupaten Kepulauan Aru guna meningkatkan perekonomian daerah. "Bea Cukai memberikan fasilitas insentif fiskal dan simplifikasi layanan prosedur pelayanan dan pengawasan ekspor agar perusahaan yang memproduksi, mengolah dan mengemas produk unggulan SDA dari wilayah Dobo bisa meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk sebagai keunggulan komperatif sehingga bisa dipasarkan dan diekspor keluar negeri," tuturnya.
Sementara itu di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Dumar Tual, Hari Setiayadi didampingi Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Suasmadi menghadiri acara pembinaan pelaku usaha ekspor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tual.
Walikota Tual, Adam Rahayaan mengatakan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya kegiatan ekspor langsung yaitu jarak tempuh yang lebih cepat dan efisien, penghematan biaya operasional, devisa diterima lebih cepat, kualitas produk lebih terjaga, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.
"Semua infrastruktur di kota Tual sudah mendukung, sehingga langkah ke depan kita harus menguatkan kerjasama dan sinergi dalam menyukseskan program percepatan ekspor, serta pembinaan pelaku usaha ekspor dengan memberikan penyuluhan dan asistensi yang lebih dekat sehingga dapat menjembatani semua kendala para pelaku usaha ekspor," imbau Adam. [hhw]
Suara.com - Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS), yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan bisa tumbuh dan berkembang bersama dengan usaha ekonomi mikro, melalui pendampingan dan inkubasi bisnis terus dilakukan.
“Nantinya, ProKUS diharapkan bisa meningkatkan standar kehidupan KPM secara berkelanjutan misalnya di bidang industri rumah tangga, jasa, kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian dan agrowisata, ” ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily, perwakilan 9 Fraksi Anggota Komisi VIII, Sekretariat Komisi VIII, Tenaga Ahli saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021).
Prokus merupakan salah satu upaya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang didukung Komisi VIII DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Mensos dan rombongan mengunjungi stand KPM penerima ProKUS, yang merupakan role model yang sukses mengembangkan usaha melalui berbagai produk hasil olahan dari Cluster Kuliner dan Cluster Fashion, seperti Combring Raja Rasa, Tempe Bu Ade, dan Cibo Konvensi.
Salah satu yang dikunjungi Mensos adalah KPM ProKUS Yani Suryani, dengan produk Combro Kering (Combring) Raja Rasa, yang langsung dipromosikan di depan tamu undangan dan awak media. Risma minta, agar penerima Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bisa diintegrasikan dengan ProKUS.
"Ke depan, penerima program Rutilahu bisa kita integrasikan dengan ProKUS, sehingga bisa cepat upaya pengentasan kemiskinannya. Seperti kalau mau beli Combring langsung hubungi Ibu Yani, nanti dikasih kontaknya," ucap Mensos.
Pada 2020, Yani Suryani menjadi KPM ProKUS dari Desa Sindang Gerta, Kampung Malaka, Bandung Barat, yang merupakan salah satu contoh KPM ProKUS yang sukses mengembangkan usahanya di bidang kuliner, dengan pemasaran mulai Jabodetabek hingga ke Bali dan tersedia toko onlinenya.
Karang Taruna Kembangkan Usaha Produktif
Sebagai pilar sosial, karang taruna dituntut tetap produktif, kreatif dan terus berinovasi dengan semangat gotong royong, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.
Risma minta, agar karang taruna selalu menjaga keutuhan dan kebersamaan, serta memainkan peran lebih baik, agar bermanfaat dan terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
“Ayo, kita jaga persatuan dan terus bergerak untuk maju bersama dan saatnya berpikir produktif dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggotanya, ”
ProKUs tahun ini, rencananya akan diberikan kepada Karang Taruna. Selain mendapatkan pendampingan oleh mentor bisnis, karang taruna juga akan diajarkan pengemasan dan pemasaran, sehingga meningkatkan kompetensi dan ekonomi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai langkah peduli terhadap rakyat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono kembali menyalurkan bantuan kawalannya.
Bantuan kali ini disalurkan untuk pelaku UMKM di Dapil VII Jawa Timur. Sebanyak 1.196 bantuan berupa modal usaha sebesar Rp1,2 juta dibagikan kepada rakyat di kabupaten Pacitan, Magetan, Trenggalek, Ponorogo, dan Ngawi.
Melalui sambutan virtualnya, Sabtu (28/8/2021), pria yang akrab disapa Ibas ini mengungkapkan rasa prihatinnya akan kondisi saat ini.
"Mas Ibas mengerti dan prihatin terhadap kondisi sak meniko. Saya terus mencari solusi terbaik, termasuk mengawal bagaimana program Peduli dan Lindungi untuk seluruh masyarakat, termasuk para usaha mikro dan kecil dapat terus dirasakan,” katanya.
Terkait aktivitas selama pandemi, Ibas juga mengingatkan agar masyarakat terus menjaga kesehatan dan tertib menjalankan prokes selama berkegiatan.
"Kita mesti tetap disiplin prokes dalam bekerja. Maskernya dipakai, jaga jarak, dan terus cuci tangan secara berkala," ujarnya.
Ia juga menambahkan agar masyarakat segera mengikuti program vaksinasi dan terus berinovasi.
"Kita mesti mengikuti program vaksinasi jika tersedia secepat-cepatnya. Kita meski tetap gigih berjualan dan mengembangkan cara-cara lain jika ada pembatasan, bisa coba jualan online atau menerima pesanan dari jarak jauh," ujarnya.
Soal bantuan yang disalurkan, Ibas menyampaikan bahwa diharapkan dengan bantuan ini pelaku usaha dapat bertahan dan tetap eksis.
"Sedherek sedoyo, hari ini saya Edhie Baskoro Yudhoyono, anggota DPR RI Dapil Jatim VII dari Fraksi Partai Demokrat menyalurkan kawalan BPUM sebanyak 1.196 untuk usaha mikro se-dapil VII, termasuk Ngawi dan Magetan. BPUM ini sangat dibutuhkan untuk mendorong usaha mikro di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, dan Magetan agar terus bertahan, eksis, dan ke depannya tetap tumbuh sehat produktif," ucapnya.
Menutup sambutannya, Ibas mengatakan bahwa dirinya akan terus mengawal kembali program BPUM. Ia juga berharap agar jumlah penerimanya terus meningkat.
Rini, salah seorang penerima bantuan dari Ponorogo, mengungkapkan dirinya sangat bersyukur dengan bantuan ini.
"Walaupun relatif menurun dananya, dari 2,4 juta menjadi 1,2 juta, bantuan ini sangat berasa bagi kami yang harus tertahan akibat PPKM yang berkelanjutan. Matur nuwun, Mas Ibas. Semoga Mas Ibas bisa terus menyalurkan bantuan-bantuan ke depannya,” kata Rini.
INFO NASIONAL-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa Tripartit memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan usaha dan pekerjaan di masa pandemi Covid-19.
Menurut Menaker Ida, Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja, harus memiliki komitmen yang sama dalam melihat permasalahan maupun solusi menghadapi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Tripartit harus terus memperkuat dialog sosial sebagai sarana komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan dialog mengenai hal-hal terjadi akibat pandemi tersebut.
"Kekuatan Tripartit inilah yang menjadi kunci sukses dalam menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Covid-19 dan BSU Tahun 2021 di Surabaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Untuk memperkuat dan meningkat peranan Tripartit di masa pandemi, pada tanggal 13 Juli yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah menggelar Deklarasi Gotong Royong di Masa Pandemi Covid-19.
"Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama sekaligus kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan, yang dilandasi semangat saling peduli, optimis, dan bersama-sama bangkit dari dampak pandemi Covid-19," kata Ida.
Selain itu, pihaknya juga menerbitkan Kepmenaker Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Pedoman itu merupakan acuan dalam pelaksanaan hubungan kerja, utamanya bagi perusahaan yang terdampak pandemi dan kebijakan penanggulangan pandemi.
"Ini penting, agar tidak ada tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun oleh pekerja, sehingga diharapkan kondisi hubungan kerja di tempat kerja tetap kondusif," ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri; Sesditjen PHI dan Jamsos, Surya Lukita Warman; Direktur Binariksa, Yuli Adiratna; Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo; serta perwakilan unsur tripartit dan BPJS Ketenagakerjaan. (*)
TEMPO.CO, Jakarta - PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI), perusahaan smelter nikel di Bantaeng, Sulawesi Selatan, mendapat tambahan daya listrik sebesar 90 Mega Volt Ampere (MVA) dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Tambahan daya diberikan seiring dengan bertumbuhnya usaha smelter HNI.
ADVERTISEMENT
PLN telah memberikan jaminan untuk pemenuhan kebutuhan listrik ini. Tak hanya di Sulawesi Selatan, tapi juga di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Per Juni 2021, kapasitas listrik terpasang di Pulau Sulawwesi mencapai 5,6 Giga Watt (GW).
“PLN sangat siap untuk melayani kebutuhan listrik bagi investor di 3 provinsi, khususnya bagi industri smelter,” ujar Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda.
Di Bantaeng, PLN telah membangun Gardu Induk (GI) 150 kV Bantaeng Smelter pada Maret 2020. GI dengan nilai investasi Rp 20,1 miliar tersebut merupakan pembangunan melanjutkan dari gardu yang telah ada sebelumnya.
Menurut Huda, kehadiran GI 150 kV Bantaeng ini pun bisa merealisasikan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN mencapai 62,88 persen,” ujar Huda. Upaya ini sejalan dengan dukungan pada peningkatan produksi komponen dalam negeri.
Terakhir, jaminan pasokan ini juga didukung sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) dengan total daya mampu mencapai 2.365 MW. Sistem ini memiliki beban puncak sebesar 1.763 MW, sehingga memiliki reserve margin atau cadangan daya sebesar 602 MW.
David Jacobs menjadi satu-satunya wakil Indonesia cabang para Tenis meja yang lolos ke semifinal Paralimpiade Tokyo 2020. Ada doa dan usaha di balik perjuangannya.
David memastikan diri melaju ke babak semifinal para tenis meja kategori TT10 di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Kepastian diperoleh David usai mengalahkan atlet asal Tiongkok, Lian Hao, (3-2) 11-6, 22-10, 6-11, 10-12, 17-15.
Dalam pertandingan perempatfinal yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Sabtu (28/8), David harus melewati pertandingan ketat untuk menang.
Pada dua gim awal, David mampu mengontrol pertandingan sehingga sempat unggul nyaman 2-0 setelah merebut sepasang gim awal. Namun memasuki gim ketiga, Hao mulai bisa membaca gaya permainan David sehingga ia mampu merebut gim ketiga dan keempat.
Laga kemudian dilanjutkan ke gim kelima. Pada awal gim penentuan itu, David belum bisa kembali menemukan permainan terbaiknya. Unggulan kedua tersebut sempat tertinggal jauh 1-6 dan 7-10. Beruntung David bisa menyamakan kedudukan 10-10 sehingga pertandingan dilanjutkan ke deuce.
Berkat ketenangan dan unggul mental atas Hao, David Jacobs akhirnya mampu menghentikan perlawanan Hao dengan merebut gim kelima 17-15.
"Puji Tuhan, sangat bersyukur bisa menang dan masuk ke semifinal," ucap David Jacobs, usai pertandingan.
"Ya, sepanjang pertandingan tadi saya tidak mau menyerah dan terus mencari cara agar tetap bisa mengubah permainan. Saya terus berdoa untuk tidak putus asa," tambah David.
Sayangnya keberhasilan David di Paralimpiade Tokyo 2020 hari ini tidak diikuti oleh Komet Akbar. Berlaga perempat final kategori TT10 para tenis meja, Komet yang menempati peringkat 21 harus mengakui unggulan empat asal Prancis, Mateo Boheas, (1-3) 12-14, 5-11, 11-5, 10-12. "Permainan Mateo hari ini bagus. Secara peringkat memang dia jauh lebih unggul dari saya," kata Komet.
Hasil berbeda yang dialami oleh dua atlet para tenis meja ini mendapat evaluasi dari pelatih para tenis meja, Rima Ferdianto. "Untuk David Jacobs, kemenangan tadi itu merupakan izin Tuhan karena di gim kelima ia tertinggal terlalu jauh. Kita sempat berpikir David akan kalah, tetapi dengan izin Tuhan, David bisa mengejar ketertinggalannya dan berhasil menang," kata Rima.
Sementara untuk Komet, menurutnya dari segi permainan atletnya sudah mampu mengimbangi. Namun, Komet ta.pil kurang tenang sehingga gagal mengatasi permainan lawan.
"Meski perbedaan peringkat Komet dengan Mateo cukup jauh, namun secara permainan tadi cukup berimbang. Sayangnya pada gim keempat Komet sedikit tidak tenang dalam bermain meski sudah memegang kendali permainan," jelas Rima.
"Secara keseluruhan permainan Komet bagus dan saya mengapresiasi penampilannya karena perjuangan Komet masih berlanjut di nomor beregu," tambah Rima.
Sebelum Komet, atlet para tenis meja lainnya Adyos Astan, sudah lebih dulu terhenti di babak 16 besar. Dengan begitu, David menjadi satu-satunya harapan Indonesia di cabang para tenis meja untuk meraih medali di Paralimpiade Tokyo 2020.
Selanjutnya pada babak semifinal Paralimpiade Tokyo 2020 David Jacobs akan melawan pemain Prancis yang mengalahkan Komet Akbar, Mateo Boheas.
... dapat lebih sistematis dan masif dan kemudahan dalam pembiayaan dan peningkatan pemberdayaan usaha mikro...
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengapresiasi dan mendukung keberadaan induk usaha BUMN Ultra Mikro (BUMN UMi) yang merupakan gabungan dari tiga BUMN, yakni Bank BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).
Ia yakin induk usaha (holding) yang memfokuskan pada pemberdayaan usaha mikro itu akan mampu menyerap tenaga kerja dengan target sebanyak 30.000.000 tenaga kerja.
"Saya mendukung langkah terobosan pembentukan Holding BUMN UMi. Ini adalah inovasi kelembagaan yang bagus sehingga berbagai potensi usaha mikro yang terserak dapat terkonsolidasi dengan baik," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pembentukan induk usaha itu, kata dia, tujuannya adalah peningkatan daya saing sektor mikro secara nasional dan global. Menurut dia, sinergi ketiga BUMN tersebut dengan keunggulannya masing-masing diharapkan mampu memberikan daya ungkit signifikan bagi usaha mikro.
"Bank BRI memiliki daya jangkau yang sangat luas, bahkan sampai ke pelosok sehingga pelaku usaha mikro memiliki akses pendanaan yang terintegrasi dengan sektor perbankan," ujarnya.
Pada sisi lain menurut dia, PNM memiliki Program Mekaar yang telah mampu melakukan pembinaan dan panyaluran kredit produktif. Ia menilai hal itu semakin diperkuat pula oleh keberadaan Pegadaian yang telah sedari dulu menjadi bagian integral dari masyarakat dalam mengakses kemudahan dalam pembiayaan.
"Dengan sinergi ketiga BUMN ini, kita percaya Holding BUMN UMi dapat lebih sistematis dan masif dan kemudahan dalam pembiayaan dan peningkatan pemberdayaan usaha mikro," katanya.
Ia mengatakan, terbentuknya BUMN UMi itu diharapkan mampu memberikan dukungan berkelanjutan dari sisi pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, maupun strategi penjualan sehingga produk mikro berdaya saing.
Ia menilai dengan transformasi ke dalam sektor formal, usaha mikro juga semakin memberikan daya dukung optimal bagi penerimaan negara, selain jaminan kesejahteraan bagi pekerjanya dan dapat juga menuntaskan masaalah pengangguran dan kemiskinan yang saat ini masih tinggi.
"Pada era digital, BUMN UMi diharapkan mampu menjadi fasilitator dan katalisator dalam mengintegrasikan sektor mikro ke dalam pasar digital yang sedang berkembang. Diharapkan usaha mikro tidak terbatas pada daya jangkau domestik, namun juga mampu menembus pasar global," ujarnya.
Menurut dia, telah terbukti bahwa potensi usaha mikro sangat besar, namun hal itu harus dapat dikanalisasi dan dikelola dengan baik disertai adanya keberpihakan dari pemerintah.
Ia menilai, daya dukung kelembagaan tersebut yang diharapkan mampu mengakselerasi daya saing sektor mikro sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
“Dengan adanya inisiatif pasar digital (PaDi) UMKM sebagai bagian integral dari tujuan pembentukan holding BUMN UMi ini, produk UMKM mampu menembus pasar mancanegara," katanya.
Mantan menteri Koperasi dan UKM itu yakin BUMN UMi dapat berperan sebagai lokomotif yang menciptakan ruang, peluang, dan fasilitasi pasar agar produk UMKM semakin berdaya saing.
Karena itu dia mendukung penuh terobosan kebijakan ini dalam kerangka pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.
Suara.com - PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memberi kesempatan para pelaku UMKM untuk membuka usaha baru di sekitar stasiun guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan sektor ini dari wabah COVID-19.
"Stasiun yang ada di LRT sangat memungkinkan untuk pemasangan 'tenant' maupun banyak hal lain yang bisa di-'create' di stasiun agar menciptakan 'growth' yang ada di stasiun sehingga menumbuhkan ekonomi baru di sekitarnya," kata Direktur Utama LRT Jakarta Wijanarko, Jumat (27/8/2021).
Ia menjelaskan, tidak hanya LRT di Jakarta, peluang usaha baru juga bisa tumbuh di kawasan transportasi kereta api di daerah lain.
"Perkeretapiaan perkotaan bisa menjadi salah satu bidang UMKM atau usaha mikro kecil," ucap dia, dikutip dari Antara.
LRT Jakarta mulai beroperasi pada 1 Desember 2019 dengan enam stasiun yang dilalui mulai Pegangsaan Dua di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga Velodrome di Jakarta Timur dengan total jarak 5,8 kilometer.
"Kami bermaksud untuk menjaring komunitas UMKM yang ada di sekitaran wilayah Jakarta agar bisa bangkit bersama dengan LRT di tengah pandemi untuk meningkatkan perekonomian dengan aset yang kami miliki," imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan beragam bisnis sektor transportasi di antaranya kios serba ada.
Selain itu, kios sehat, restoran dan jajanan, elektronik, toko oleh-oleh, kebutuhan hiburan keluarga, tur dan perjalanan, toko fesyen hingga toko koper.
Berdasarkan data Opus Creative Economy Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mampu menyumbang hingga Rp1.100 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sumbangan terbesarnya berasal dari tiga subsektor industri ekonomi kreatif, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya (kerajian).
Sementara salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang tumbuh di tengah pandemi adalah perdagangan daring atau e-commerce.
Sementara itu, penyumbang PDB terbesar adalah kuliner sebesar 41,6 persen, fesyen sebesar 18,1 persen dan kriya 15,7 persen berdasarkan hasil survei khusus ekonomi kreatif oleh Bekraf dan BPS pada 2016.
Suara.com - PT Jakarta Propertindo atau Jakpro memberi kesempatan para pelaku UMKM untuk membuka usaha baru di sekitar stasiun guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan sektor ini dari wabah COVID-19.
"Stasiun yang ada di LRT sangat memungkinkan untuk pemasangan 'tenant' maupun banyak hal lain yang bisa di-'create' di stasiun agar menciptakan 'growth' yang ada di stasiun sehingga menumbuhkan ekonomi baru di sekitarnya," kata Direktur Utama LRT Jakarta Wijanarko, Jumat (27/8/2021).
Ia menjelaskan, tidak hanya LRT di Jakarta, peluang usaha baru juga bisa tumbuh di kawasan transportasi kereta api di daerah lain.
"Perkeretapiaan perkotaan bisa menjadi salah satu bidang UMKM atau usaha mikro kecil," ucap dia, dikutip dari Antara.
LRT Jakarta mulai beroperasi pada 1 Desember 2019 dengan enam stasiun yang dilalui mulai Pegangsaan Dua di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga Velodrome di Jakarta Timur dengan total jarak 5,8 kilometer.
"Kami bermaksud untuk menjaring komunitas UMKM yang ada di sekitaran wilayah Jakarta agar bisa bangkit bersama dengan LRT di tengah pandemi untuk meningkatkan perekonomian dengan aset yang kami miliki," imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan beragam bisnis sektor transportasi di antaranya kios serba ada.
Selain itu, kios sehat, restoran dan jajanan, elektronik, toko oleh-oleh, kebutuhan hiburan keluarga, tur dan perjalanan, toko fesyen hingga toko koper.
Berdasarkan data Opus Creative Economy Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif Indonesia diperkirakan mampu menyumbang hingga Rp1.100 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
/data/photo/2020/12/15/5fd8a12c81136.jpg)
/data/photo/2021/08/19/611dd2bc3cab5.jpg)
/data/photo/2021/07/02/60debc108c121.jpg)
