Pandemi COVID-19 tidak mengurangi kebutuhan orang untuk memulai usaha bahkan di beberapa kawasan yang ramai penawaran produk komersial masih cukup positif dan peminatnya pun cukup banyak.
Produk komersial seperti ruko masih diminati terlebih untuk berbagai penawaran produk maupun jasa yang dikonsep dengan layanan butik maupun sistem online (e-commerce).
Tapi jangan sembarangan pilih tempat usaha kala pandemi. Ada sejumlah tips yang bisa diikuti agar para pelaku usaha memperoleh tempat usaha yang potensial. Salah satunya adalah tempat usaha di lingkungan yang sudah berpenghuni.
Kawasan perumahan yang telah menyelesaikan proses serah terima unit umumnya juga akan mulai memasarkan produk komersial untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Proses ini tengah dilakukan oleh Synthesis Homes, hasil pengembangan PT Synthesis Development.
Berlokasi di Jalan Purnawarman, Ciputat, Tangerang Selatan, Synthesis Homes menghadirkan "The Shophouses" yang dikonsep sebagai ruang usaha maupun tempat bekerja yang sehat dan nyaman. Konsep sehat dan nyaman sangat penting dihadirkan seiring dengan adanya penerapan new normal di tengah pandemi COVID-19 dalam kurun setahun terakhir.
Menurut Property Consultant Synthesis Development Dwi Handayani (Yani), The Shophouses yang dihadirkan ini memiliki beberapa kelebihan karena lokasinya berada di kawasan perumahan yang cukup padat sehingga captive market kawasannya juga sudah sangat matang dengan daya beli cukup tinggi.
"Kami telah melakukan proses serah terima pertama kali unit-unit rumah di Synthesis Homes pada 25 April 2021 lalu dan sekarang saatnya meluncurkan The Shophouses sebanyak 18 unit. Posisinya berada di depan kawasan perumahan dan menghadap jalan utama yang merupakan jalur penghubung antara kawasan Ciputat dengan Pondok Cabe (Cirendeu)," ujarnya.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus mengupayakan restrukturisasi utang. Dari penelusuran keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Waskita, anak usaha, dan cucu usahanya telah melakukan enam kali perjanjian restrukturisasi atas kredit dengan nilai total Rp 15,7 triliun.
Restrukturisasi utang, divestasi, dan rencana penerbitan obligasi menjadi cara Waskita Karya mengurangi beban utang. “Bunga pinjaman sangat signifikan menyumbang porsi beban Waskita. Sebagian besar bunga berasal dari pinjaman untuk investasi jalan tol,” jelas Direktur Keuangan & Manajemen Risiko WSKT, Taufik Hendra Kusuma, Selasa (29/6).
Per 31 Maret 2021 Waskita mencatatkan total aset sebesar Rp 105 triliun, total liabilitas sebesar Rp 88,5 triliun, dan total ekuitas senilai Rp 16,5 triliun.
Berikut restrukturisasi kredit atau pinjaman yang telah dilakukan Waskita Karya dan anak-anak usahanya:
1. PT Trans Jabar Tol (TJT), anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani perjanjian relaksasi fasilitas kredit investasi dan perjanjian kredit investasi interest during construction (KI-IDC) sebesar Rp 1,82 triliun pada Selasa, 29 Juni 2021.
Relaksasi ini diberikan dengan pemberian suku bunga fasilitas kredit dari yang tadinya 9% per annum, menjadi 9% dengan ketentuan:
- Sebanyak 3% berlaku sampai dengan 30 Maret 2022 dengan pembayaran bunga setiap triwulan.
- Sedangkan bunga 6% dimulai 30 Maret 2022 sampai dengan Maret 2025 secara pro rata.
2. PT Kresna Kusuma Dyiandra Marga (KKDM), anak usaha WTR telah menandatangani restrukturisasi kredit sindikasi senilai Rp 3,50 triliun pada 25 Juni 2021. Sindikasi itu dari tiga kreditur, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO).
Relaksasi perjanjian kredit sindikasi ini untuk fasilitas tranche 1A dan Tranche 1B dengan ketentuan berikut:
- Tingkat suku bunga triwulan dibayarkan 3% terhitung sejak 25 April 2021 sampai dengan 24 Maret 2022
- Suku bunga ditangguhkan sebesar reference rate + margin dikurangi 3%, sejak 25 April 2021 sampai 24 Maret 2022
- Terhitung pada 25 Maret 2022, suku bunga yang berlaku sesuai tingkat suku bunga yang ditetapkan (reference rate + margin).
3. PT Waskita bumi Wira (WBW), anak usaha WTR, menandatangani restrukturisasi kredit sindikasi sebesar Rp 4,7 triliun pada 25 Juni 2021.
Sindikasi ini dari 18 kreditur, yaitu BNI, Bank BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Bank Jatim, Bank NTT, Bank Sumsel dan Babel, Bank Kalbar, Bank Kepri, Bank Papua, dan Bank Daerah Bali, Bank Kalsel, Bank Bengkulu, Bank Maluku dan Maluku Utara, Bank Panin, Bank Lampung, Bank ICBC Indonesia, dan CIMB Niaga.
Relaksasi ini diberikan untuk fasilitas Tranche 1A dan 1B, serta pembiayaan musyarakah mutanaqisah.
4. PT Pejagan Pemalang Tol Road (PTTR) juga telah menadantangani restrukturisasi kredit sindikasi senilai Rp 4,55 triliun pada 31 Mei 2021. Kredit sindikasi ini dari 14 kreditur mulai dari bank umum, bank daerah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Dengan restrukturisasi ini, kredit investasi yang sedianya jatuh tempo pada 24 Mei 2021 diperpanjang hingga tahun 2035 dan 2036.
PTTR merupakan anak usaha PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR). Sementara PT Waskita Toll Road memiliki 39,50% saham WTTR.
5. PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menandatangani restrukturisasi utang dengan PT Bank BJB Tbk (BJBR) pada 28 April 2021. Nilai utang yang direlaksasi sebesar Rp 998,22 miliar.
Dengan restrukturisasi ini, utang yang sedianya jatuh tempo pada 7 November akan diperpanjang sampai Desember 2026.
6. PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), anak usaha WSKT, menadantangani restrukturisasi kredit modal kerja dan kredit investasi dengan nilai Rp 156,29 miliar pada 28 April 2021.
Dengan restrukturisasi ini, kredit modal kerja Rp 39,88 miliar yang seharusnya jatuh tempo pada 11 September 2021 diperpanjang menjadi 23 Desember 2023. Sedangkan kredit investasi Rp 116,41 miliar yang jatuh tempo 11 Agustus 2025, diperpanjang menjadi 11 Desember 2025.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat akibat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.
PPKM ini sedikit banyak membatasi kegiatan masyarakat hingga pelaku usaha. Pusat perbelanjaan seperti mall dan restoran dibatasi hingga pukul 17.00 WIB dengan kapasitas 25 persen. Bahkan tidak menutup kemungkinan WFH diberlakukan 100 persen.
Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, penerapan PPKM darurat akan memperpanjang masa resesi ekonomi. Padahal pada kuartal II 2021 ini, pemerintah sudah menetapkan ekonomi bisa tumbuh di kisaran 7-8 persen.
"Kebijakan ini akan berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi," kata Sarman dalam siaran pers, Kamis (1/7/2021).
Sarman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I 2021 saja masih -1,65 persen.
Jika PPKM Mikro berlanjut selama 2 minggu ke depan, maka Jakarta akan tetap berada di zona negatif pada kuartal berikutnya. Kontraksi ekonomi Jakarta tentu akan berdampak pada target pertumbuhan ekonomi nasional.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
"Karena PDB DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika ekonomi Jakarta masih minus di kuartal II 2021, maka agak sulit rasanya kita dapat mencapai pertumbuhan nasional di angka 7 persen," sebut Sarman.
Sarman mengungkapkan, kebijakan ini juga memberatkan pelaku usaha. Pembatasan operasional dan jumlah pengunjung tentu akan menurunkan omzet, profit, dan cash flow yang semakin terjepit.
Efek dominonya akan mengalir pada sektor usaha lain. Tak mengherankan, saat ini pengusaha resah meski harus mendukung kebijakan ini dengan sangat berat.
"Dunia usaha sangat berharap agar efektifitas kebijakan ini benar-benar nyata kita rasakan dengan indikator PPKM Darurat mampu menekan laju penularan Covid-19," pungkas Sarman.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyusun poin-poin usulan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan pada 3-20 Juli 2021.
Kebijakan ini menyasar 121 kabupaten/kota yang ada di Jawa dan Bali. Hal ini berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dikonfirmasi Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Jodi Mahardi pada Rabu (30/6/2021).
Tempat ibadah yang terdiri dari masjid, mushala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah diusulkan untuk ditutup sementara.
Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diusulkan ditutup. Lalu, restoran dan rumah makan diusulkan hanya menerima delivery/take away.
Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat untuk menekan angka penyebaran virus corona. Rencananya, PPKM Mikro Darurat dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 20 Juli 2021.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sektor usaha yang bakal terkena dampak terhadap kebijakan PPKM Mikro Darurat akan sama seperti sektor-sektor yang terimbas pengetatan sebelumnya.
Misalnya sektor retel, restoran, transportasi/angkutan umum, dan sektor jasa lain seperti jasa pariwisata, hiburan, serta sektor yang membutuhkan interaksi langsung dengan konsumen. Sedangkan untuk jasa perhotelan meski ikut terdampak, tetapi bisa dibantu dengan kebijakan yg memfasilitasi alih fungsi hotel sebagai tempat karantina covid.
Lebih lanjut, di layer kedua yang terdampak secara tidak langsung adalah sektor manufaktur dan logistik. Karena kontraksi demand pasar membuat sektor tersebut kekurangan daya ungkit produksi. Terlebih, produktifitas juga akan terhambat akibat pengalihan/penutupan jalan sepanjang PPKM Mikro Darurat.
“Efek domino dari kebijakan ini tentu saja penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan, khususnya karena zona-zona merah umumnya adalah pusat-pusat kegiatan ekonomi,” kata Shinta kepada Kontan.co.id, Rabu (30/6).
Shinta menambahkan tidak semua kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara online. Dus, pasti akan ada kontraksi kalau dibandingkan dengan kinerja Maret-Mei 2021 di mana PPKM direlaksasi.
Kendati demikian, sejauh mana kontraksi ekonomi akan berdampak terhadap keseluruhan ekonomi, Shinta masih mencoba untuk meraba, sebab akan tergantung perkembangan pandemi virus corona. Yang jelas cukup banyak pelaku usaha yang mempertimbangkan untuk kembali tutup sementara dan memberhentikan pekerja kontrak/outsource/temporer apabila kebijakan pengetatan ini diberlakukan.
“Jadi betul-betul menciptakan dampak negatif terhadap confidence pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha produktif dan berdampak negatif juga terhadap confidence masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi,” ujar Shinta.
Meski begitu, Shinta berharap pemerintah bisa lebih responsif. PPKM Mikro Darurat harus dibarengi dengan pemberian stimulus-stimulus kepada pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah bawah yang terus tetap digelontorkan atau malah diperbesar. Tujuannya guna menciptakan social safety net di masyarakat dan memastikan bahwa pelaku usaha yang terdampak pengetatan dapat bertahan selama PPKM Mikro Darurat.
Namun, Shinta tidak memungkiri hal tersebut sangat tergantung pada kemampuan finansial pemerintah dalam memberikan stimulus saat ini. Selama pemerintah masih mampu menciptakan stimulus tambahan tanpa membebani stabilitas makro ekonomi nasional, Kadin menghimbau diberikan stimulus tambahan bagi pelaku usaha yang terdampak.
“Khususnya dalam bentuk relaksasi kredit existing dan kemudahan untuk memperoleh suntikan modal dengan interest rate yang murah (quantitative easing),” kata Shinta.
Akan tetapi, kalau kemampuan finansial pemerintah sudah mencapai batasnya, Kadin menghimbau agar pemerintah lebih fokus memperlancar distribusi stimulus yang sudah diagendakan. Selalin itu melakukan evaluasi anggaran terhadap pos-pos anggaran yang tidak perlu agar bisa dialihkan sebagai stimulus kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan sepanjang PPKM Mikro Darurat.
Hasil survei Mandiri Institute menunjukkan, masih ada 7,1% pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang berhenti beroperasi pada Maret-April 2021. Faktor utama para pelaku UMKM tersebut menutup usahanya karena masalah permodalan. Hal itu sebagaimana dinyatakan oleh 45% responden.
Sebanyak 23% responden berhenti beroperasi karena menganggap prospek usaha UMKM mereka ke depan kurang diminati. Apalagi, pandemi virus corona Covid-19 membuat aktivitas perdagangan turut terdampak.
Sebanyak 14% responden berhenti beroperasi karena mengaku kesulitan mencari bahan baku. Sementara, ada 9% responden yang berhenti beroperasi lantaran beralih profesi menjadi pekerja.
Adapun, mayoritas atau 84,8% pelaku UMKM sudah mulai menjalankan usahanya secara normal pada Maret-April 2021. Sementara, 8,1% pelaku UMKM masih menjalankan operasional usaha mereka secara terbatas.
Riset Mandiri Institute dilakukan secara online terhadap 505 pelaku UMKM di Indonesia. Survei yang dilakukan pada Maret-April 2021 ini bertujuan melihat pemulihan UMKM dan penetrasi digitalnya.
MemontumProbolinggo – Terhitung mulai Rabu (30/06) ini, Pemerintah Kota Probolinggo melalui DKUPP, melakukan pengaturan usaha swalayan, toko modern, café dan restoran atau rumah makan.
Untuk sementara waktu, pelaku usaha swalayan dan toko modern, dilakukan pembatasan jam operasional dalam memberikan layanan konsumen mulai pukul 07.00 hingga 20.00 dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan penanganan Covid-19.
Baca juga:
Selama pembatasan ini berlaku, pelaku usaha secara rutin melakukan penyemprotan dan kebersihan di lingkungan usahanya.
Kepala Dinas Kopersai, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo, Fitriyawati, mengatakan bahwa surat edaran tentang pembatasan jam operasional bagi swalayan, toko modern dan rumah makan, pada dasarnya adalah bagian dari ikhtiar Pemerintah Kota Probolinggo, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Probolinggo.
“Ikhtiar dengan dikeluarkannya surat edaran ini, karena Pemerintah Kota Probolinggo memandang perlu. Karena, memiliki potensi terjadinya penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Sehingga, harus ada upaya dan pembatasan jam operasional sebagai upaya ikhtiar bersama-sama,” terangnya, Rabu (30/06) tadi.
Masih menurut Fitriyawati, sebenarnya inilah kekuatan untuk gotong-royong dan bersama-sama dalam melaksanakan surat edaran terkait pembatasan jam operasional swalayan, toko modern dan rumah makan dan lainnya. Semua ini, harus dilakukan dari kesadaran diri sendiri untuk saling menjaga agar penyebaran Covid-19, tidak semakin meluas.
Apabila disiplin diri sudah kuat, ujarnya, ketentuan atau regulasi apa pun akan mudah untuk dilakukan.
“Namun demikian, apabila tetap ada yang melanggar jam buka yang sudah ditentukan, maka yang akan melakukan penindakan adalah Satgas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo. Nantinya, akan diambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan terhadap para pelanggarnya,” jelas Fitri.
Oleh karena itu, dirinya sangat berharap, agar surat edaran terkait pembatasan jam operasional untuk ditindaklanjuti oleh pelaku usaha mulai dari swalayan, toko modern dan rumah makan. Khususnya, karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Jadi, betul-betul menegakkan disiplin protokol kesehatan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terang Fitriyawati, sarana prasarananya harus dilengkapi dan dicukupi. Pelaku usaha harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air yang bagus. Kemudian, ada petugas yang betul-betul memantau, mengawasi dan memeriksa setiap pelanggan yang datang.
“Jadi betul-betul ditegakkan bersama-sama sebagai upaya dari Pemerintah Kota Probolinggo dan pelaku usaha. Pengusaha sudah berusaha dan tiap individu sudah berusaha untuk saling menjaga protokol kesehatan. Tentunya ini akan signifikan dalam pencegahan penyebaran Covid-19,” terang Fitriyawati.(geo/sit)
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 2,13 triliun per akhir Mei 2021.
Perusahaan juga tercatat meraup laba bersih dalam kurun waktu yang sama yaitu senilai Rp 754 miliar.
Meski menorehkan kinerja cukup baik, namun SMI juga mengalami tantangan hebat akibat Pandemi Covid-19.
"Menjelang akhir Semester I-2021, seluruh kegiatan perekonomian nasional dan daerah masih mengalami tantangan hebat akibat Covid-19, tak terkecuali bagi SMI," tutur Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad dalam konferensi virtual, Selasa (29/06/2021).
Namun demikian, SMI memiliki perluasan mandat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Dengan perluasan mandat inilah menjadi prioritas perusahaan untuk terus memperluas kapasitas dalam mendukung PEN.
Selain pendapatan usaha dan laba bersih, SMI mencatatkan komitmen sebesar Rp 111,69 triliun dan outstanding senilai Rp 70,28 triliun.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Adapun keseluruhan nilai proyek yang telah dibiayai perusahaan hingga Mei 2021 telah mencapai Rp 704,35 triliun.
Pada tahun lalu, SMI mendapatkan perluasan mandat dari Kemenkeu untuk menyalurkan dana PEN kepada Pemda dan BUMN berupa pinjaman PEN Daerah senilai Rp 20 triliun.
Angka tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana SMI, masing-masing sebesar Rp 10 triliun.
SMI juga telah menyalurkan dana PEN berupa Investasi Pemerintah senilai Rp 15 triliun untuk tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketiganya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, serta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu kinerja masing-masing BUMN dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap pendapatan usaha.
Perusahaan juga berkomitmen untuk terus mendukung proyek strategis nasional (PSN) yang bermanfaat bagi masyarakat luas demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya proyek climate change dan green energy.
Selama ini, SMI juga telah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan capacity building dan sosialisasi terkait produk pembiayaan inovatif SMI, seperti platform SDG Indonesia One (SIO) dan Green Bond.
Tujuannya, untuk mengoptimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia.
SMI juga terus berupaya menjaga dan mengoptimalkan kepercayaan publik dalam setiap kegiatan bisnis melalui pengelolaan dan mitigasi risiko yang dikelola dengan baik.
Lebih dari itu, perusahaan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), serta transparansi dan akuntabel agar aktivitas bisnis SMI berdampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Jago Tbk menggandeng PT Pakar Global Digital (Paper.id) dalam meningkatkan penyaluran pendanaan usaha bisnis distributor dan retailer dalam industri fast moving consumer goods atau FMGC dan transformasi ekosistem bisnis digital.
Paper.id adalah platform invoicing, payment, & financing yang telah digunakan lebih dari 250.000 perusahaan ini ditujukan untuk memperlancar arus kas dan meringankan beban operasional melalui faktur dan pembayaran digital serta pendanaan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN pada Rabu (30/6), CEO & Co-founder Paper.id, Jeremy Limman menyatakan Paper.id cukup optimistis untuk dapat mencatatkan pertumbuhan penyaluran pendanaan minimal sebesar 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menilik dari kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021 yang berangsur membaik, dan mengalami peningkatan sebesar 2,15% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020. Hal ini juga turut terlihat dari kenaikan jumlah invoice yang terbuat sebanyak 1,5 kali lipat yang terjadi di Paper.id sejak terjadinya pandemi di bulan Maret 2020 hingga akhir Mei 2021.
Kolaborasi dengan Bank Jago diharapkan dapat membantu upaya digitalisasi pemerintah dalam menyediakan ekosistem ekonomi digital, untuk membantu pengelolaan bisnis yang lebih efisien dan efektif. Dengan begitu, daya saing para pelaku usaha akan meningkat serta mengubah pelaku usaha yang unbankable menjadi bankable lewat pembukuan digital yang rapi, agar mendapatkan akses pendanaan ke lembaga-lembaga keuangan yang tepercaya.
“Kerjasama dengan Bank Jago berpotensi dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk pendanaan usaha berbasis digital, terutama bagi retailer dalam industri FMCG dengan tingkat margin yang kecil. Mereka dapat menjaga perputaran uang usaha lebih lancar berkat tambahan tempo pembayaran untuk pembelian barang usaha mereka melalui pendanaan modal kerja yang lebih ekonomis dengan jumlah pencairan yang dinamis sesuai kebutuhan pelaku usaha,” tutup Jeremy.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menilai, seberapa besar dampak revisi aturan PPKM terhadap sektor usaha perbelanjaan belum bisa diprediksi jika revisi aturan PPKM mikro berlaku. Berkaca rencana tersebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi dan detail ketentuannya.
Namun, terkait adanya rencana revisi tersebut APPBI menilai pembatasan tidak akan efektif jika hanya diberlakukan terhadap fasilitas - fasilitas yang selama ini memiliki kemampuan dan telah dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin dan konsisten seperti Pusat Perbelanjaan.
"Saat ini penyebaran telah terjadi di lingkungan dan komunitas yang lebih kecil sehingga pembatasannya harus dengan berbasis mikro dan melakukan penegakan sampai dengan tingkat paling kecil di lingkungan dan komunitas kehidupan masyarakat," jelasnya kepada Kontan.co.id, Selasa (26/9).
Jika terdapat revisi PPKM mikro terutama dengan pengetatan pembatasan jam operasional pada sektor usaha termasuk pusat perbelanjaan, maka Alphonsus mengatakan, sudah hampir dapat dipastikan bahwa rencana keputusan tersebut akan berdampak besar terhadap gerak perekonomian. "Dunia usaha akan kembali terpukul dan kembali terpuruk," ujarnya.
Namun, APPBI akan mendukung setiap ketentuan yang ditetapkan, jika memang efektif untuk menekan laju lonjakan jumlah kasus positif Covid-19.
Alphonsus menekankan, kebijakan yang diputuskan nantinya harus dapat berjalan efektif untuk menekan laju pertambahan kasus yang saat ini terjadi.
"Oleh karenanya Pusat Perbelanjaan mengimbau agar supaya rencana keputusan tersebut dipertimbangkan kembali secara mendalam apakah memang benar - benar efektif untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 yang sedang melonjak saat ini," jelasnya.
Dalam berita Kontan.co.id sebelumnya, pemerintah bakal merevisi sejumlah aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Salah satu aturan yang direvisi terkait dengan waktu operasional pusat perbelanjaan atau mal. Mal yang semula dapat beroperasi hingga pukul 20.00 akan dibatasi hingga pukul 17.00.
Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat untuk menekan angka penyebaran virus corona. Rencananya, PPKM Mikro Darurat dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 20 Juli 2021.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, sektor usaha yang bakal terkena dampak terhadap kebijakan PPKM Mikro Darurat akan sama seperti sektor-sektor yang terimbas pengetatan sebelumnya.
Misalnya sektor retel, restoran, transportasi/angkutan umum, dan sektor jasa lain seperti jasa pariwisata, hiburan, serta sektor yang membutuhkan interaksi langsung dengan konsumen. Sedangkan untuk jasa perhotelan meski ikut terdampak, tetapi bisa dibantu dengan kebijakan yg memfasilitasi alih fungsi hotel sebagai tempat karantina covid.
Lebih lanjut, di layer kedua yang terdampak secara tidak langsung adalah sektor manufaktur dan logistik. Karena kontraksi demand pasar membuat sektor tersebut kekurangan daya ungkit produksi. Terlebih, produktifitas juga akan terhambat akibat pengalihan/penutupan jalan sepanjang PPKM Mikro Darurat.
“Efek domino dari kebijakan ini tentu saja penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan, khususnya karena zona-zona merah umumnya adalah pusat-pusat kegiatan ekonomi,” kata Shinta kepada Kontan.co.id, Rabu (30/6).
Shinta menambahkan tidak semua kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara online. Dus, pasti akan ada kontraksi kalau dibandingkan dengan kinerja Maret-Mei 2021 di mana PPKM direlaksasi.
Kendati demikian, sejauh mana kontraksi ekonomi akan berdampak terhadap keseluruhan ekonomi, Shinta masih mencoba untuk meraba, sebab akan tergantung perkembangan pandemi virus corona. Yang jelas cukup banyak pelaku usaha yang mempertimbangkan untuk kembali tutup sementara dan memberhentikan pekerja kontrak/outsource/temporer apabila kebijakan pengetatan ini diberlakukan.
“Jadi betul-betul menciptakan dampak negatif terhadap confidence pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha produktif dan berdampak negatif juga terhadap confidence masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi,” ujar Shinta.
Meski begitu, Shinta berharap pemerintah bisa lebih responsif. PPKM Mikro Darurat harus dibarengi dengan pemberian stimulus-stimulus kepada pelaku usaha dan masyarakat kelas menengah bawah yang terus tetap digelontorkan atau malah diperbesar. Tujuannya guna menciptakan social safety net di masyarakat dan memastikan bahwa pelaku usaha yang terdampak pengetatan dapat bertahan selama PPKM Mikro Darurat.
Namun, Shinta tidak memungkiri hal tersebut sangat tergantung pada kemampuan finansial pemerintah dalam memberikan stimulus saat ini. Selama pemerintah masih mampu menciptakan stimulus tambahan tanpa membebani stabilitas makro ekonomi nasional, Kadin menghimbau diberikan stimulus tambahan bagi pelaku usaha yang terdampak.
“Khususnya dalam bentuk relaksasi kredit existing dan kemudahan untuk memperoleh suntikan modal dengan interest rate yang murah (quantitative easing),” kata Shinta.
Akan tetapi, kalau kemampuan finansial pemerintah sudah mencapai batasnya, Kadin menghimbau agar pemerintah lebih fokus memperlancar distribusi stimulus yang sudah diagendakan. Selalin itu melakukan evaluasi anggaran terhadap pos-pos anggaran yang tidak perlu agar bisa dialihkan sebagai stimulus kepada masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan sepanjang PPKM Mikro Darurat.
PT Pertamina (Persero) menyalurkan program pendanaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan syariah untuk modal usaha. Bahkan, dalam 3 tahun terakhir sudah ada sekitar 1.200 pelaku usaha kecil dan mikro di provinsi Jawa Tengah dan DIY yang mendapatkan kemudahan itu, bagaimana caranya?
Unit Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Tengah Brasto Galih Nugroho mengatakan, bahwa pihaknya terus membuka peluang kepada pelaku usaha kecil dan mikro untuk bergabung menjadi mitra binaan dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PPUMK). Menurutnya, syarat untuk mendapat modal dari pihaknya terbilang cukup mudah.
"Syaratnya yang bersangkutan harus memenuhi kriteria usaha kecil dan mikro serta tidak sedang menerima pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya," terang Brasto melalui zoom kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).
Lanjutnya, bagi pelaku usaha yang berminat menjadi mitra binaan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 atau melihat informasi lengkap di situs www.pertamina.com. Dia meminta agar pelaku usaha memanfaatkan kesempatan ini, pasalnya modal usaha yang didapatkan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Pemberian modal usaha dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan nilai maksimal sebesar Rp 250 juta dan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun beserta jasa administrasi atau margin syariah setara jasa administrasi 6 persen," katanya.
Bukan hanya isapan jempol semata, Brasto mengaku dalam 3 tahun terakhir tercatat sedikitnya 1.200 pelaku usaha kecil dan mikro di provinsi Jawa Tengah dan DIY yang merupakan mitra binaan Pertamina dengan total nilai pendanaan mencapai lebih dari Rp 75 miliar sejak tahun 2019 hingga 2021.
"Di DIY sendiri ada 131 mitra binaan yang telah bergabung dengan total nilai penyaluran mencapai lebih dari Rp 7 miliar selama 3 tahun terakhir," ujarnya.
Secara rinci, Brasto menjelaskan bahwa sejak Januari hingga Juni 2021 pihaknya menggelontorkan dana senilai Rp 2,7 miliar kepada 37 pengusaha, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan DIY.
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp 2,13 triliun per akhir Mei 2021.
Perusahaan juga tercatat meraup laba bersih dalam kurun waktu yang sama yaitu senilai Rp 754 miliar.
Meski menorehkan kinerja cukup baik, namun SMI juga mengalami tantangan hebat akibat Pandemi Covid-19.
"Menjelang akhir Semester I-2021, seluruh kegiatan perekonomian nasional dan daerah masih mengalami tantangan hebat akibat Covid-19, tak terkecuali bagi SMI," tutur Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad dalam konferensi virtual, Selasa (29/06/2021).
Namun demikian, SMI memiliki perluasan mandat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam kondisi Pandemi Covid-19.
Dengan perluasan mandat inilah menjadi prioritas perusahaan untuk terus memperluas kapasitas dalam mendukung PEN.
Selain pendapatan usaha dan laba bersih, SMI mencatatkan komitmen sebesar Rp 111,69 triliun dan outstanding senilai Rp 70,28 triliun.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Adapun keseluruhan nilai proyek yang telah dibiayai perusahaan hingga Mei 2021 telah mencapai Rp 704,35 triliun.
Pada tahun lalu, SMI mendapatkan perluasan mandat dari Kemenkeu untuk menyalurkan
dana PEN kepada Pemda dan BUMN berupa pinjaman PEN Daerah senilai Rp 20 triliun.
Angka tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana SMI, masing-masing sebesar Rp 10 triliun.
SMI juga telah menyalurkan dana PEN berupa Investasi Pemerintah senilai Rp 15 triliun untuk tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketiganya adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, serta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu kinerja masing-masing BUMN dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap pendapatan usaha.
Perusahaan juga berkomitmen untuk terus mendukung proyek strategis nasional (PSN) yang bermanfaat bagi masyarakat luas demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya proyek climate change dan green energy.
Selama ini, SMI juga telah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan capacity building dan sosialisasi terkait produk pembiayaan inovatif SMI, seperti platform SDG Indonesia One (SIO) dan Green Bond.
Tujuannya, untuk mengoptimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur berwawasan lingkungan di Indonesia.
SMI juga terus berupaya menjaga dan mengoptimalkan kepercayaan publik dalam setiap kegiatan bisnis melalui pengelolaan dan mitigasi risiko yang dikelola dengan baik.
Lebih dari itu, perusahaan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance), serta transparansi dan akuntabel agar aktivitas bisnis SMI berdampak positif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kastara.ID, Jakarta – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Metask mengadakan Workshop Cara Praktis Catat Uang Usaha. Lokakarya yang berlangsung pada 23, 24, 25, 29, dan 30 Juni 2021 tersebut diikuti sebanyak 746 Jakpreneur atau pelaku usaha binaan Dinas PPKUKM.
Kepala Bidang UKM Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, lokakarya ini bertujuan mengedukasi Jakpreneur tentang pencatatan keuangan atau pembukuan transaksi bisnis/usaha secara digital.
“Pencatatan keuangan menjadi salah satu hal terpenting dalam sebuah bisnis baik skala besar ataupun kecil. Melalui pencatatan keuangan maka pelaku usaha dapat mengetahui informasi keuntungan atau kerugian, mengambil keputusan bisnis, menentukan strategi untuk ke depannya dan berbagai manfaat lain,” ujarnya, Selasa (29/6).
Ratu menjelaskan, di era digital sekarang ini hadir berbagai aplikasi yang dapat membantu dan mempermudah pelaku usaha mengelola keuangan bisnisnya tanpa perlu repot mencatat keuangan di buku atau laptop, tapi cukup melalui smartphone.
“Dalam lokakarya ini Jakpreneur diperkenalkan sebuah sebuah aplikasi pencatatan keuangan dan pembukuan untuk berbagai jenis usaha yaitu Buku Warung,” terangnya.
Menurutnya, materi dalam lokakarya yakni tentang pengenalan pencatatan atau pembukuan transaksi harian, pengenalan aplikasi Buku Warung dan pendampingan pengoperasian aplikasi tersebut.
“Mayoritas Jakpreneur peserta workshop ini sebelumnya mencatat secara manual di buku, sekarang kita dorong mereka untuk menggunakan aplikasi dalam mencatat laporan keuangan setiap hari,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penggunaan aplikasi pembukuan untuk bisnis memiliki keuntungan dan menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM. Jika pembukuan dan laporan keuangan bisnis baik maka dapat meyakinkan perbankan atau investor untuk memberikan akses permodalan ke pelaku usaha.
“Pembukuan menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan permodalan maupun investor. Harapannya, dengan adanya workshop ini laporan keuangan usaha para binaan lebih baik sehingga membuka peluang akses permodalan dan investor,” tandasnya. (hop)
KOMPAS.com -Dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (Undip), Dian Wahyu Harjanti berharap agar generasi muda tidak takut untuk bermimpi menjadi peternak.
"Jangan takut dan ragu untuk terjun ke sektor peternakan. Beternak itu menjanjikan dan menguntungkan. Susu adalah “first food for human”, makanan pertama untuk manusia. Peternakan adalah salah satu tonggak yang menopang bangsa, no farm, no food," papar Dian seperti dirangkum dari laman Undip, Selasa (29/6/2021).
Menurutnya, sudah banyak contoh generasi milenial yang menjelma menjadi peternak dan pengusaha muda yang sukses. Orang yang fokus di bidang peternakan bisa menghasilkan penghasilan yang juga sama baiknya dengan profesi lainnya, bahkan ada penghasilan harian, bulanan dan tahunan.
Dian mencontohkan, peternak sapi perah dapat menghasilkan penghasilan dari hasil penjualan susu yang diperah setiap hari, penghasilan dari menjual kotorannya untuk pupuk, penghasilan dari menjual anak sapi dan penghasilan dari menjual pakan ternak.
Susu yang dihasilkan bahkan dapat diolah menjadi berbagai diversifikasi produk dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain seperti cafe dan restoran.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
“Susu sangat dibutuhkan oleh manusia dari usia bayi hingga lansia. Dengan masih rendahnya suplai lokal, dan tingginya permintaan, maka bisnis sapi perah dan persusuan ini justru sangat prospektif," ungkapnya.
Apalagi, terang dia, jika ditambah dengan memanfaatkan teknologi digital, maka bisnis susu akan semakin menjanjikan.
"Susu membentuk generasi cerdas. Ayo minum susu setiap hari. Masyarakat sehat, imunitas kuat membentuk bangsa yang maju dan sejahtera," imbuh Dian.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Susu Sedunia atau World Milk Day.
Tujuan penting utama di balik penetapan Hari Susu Sedunia ini, jelas Dian, adalah untuk mengakui pentingnya susu dan produk susu dalam hidup kita. Namun pada kenyataannya konsumsi susu di negara kita dikatakan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Meningkatnya kebutuhan protein
Dian mengatakan, konsumsi susu masyarakat Indonesia per-kapita tahun 2020 sebesar 16,27 kg/kapita/tahun. Angka tersebut sebetulnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, yaitu naik sebesar 0,25 persen. Namun demikian, angka tersebut memang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.
Konsumsi susu per-kapita pada tahun 2021 ini diprediksikan juga mengalami kenaikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah konsumsi tersebut di antaranya adalah jumlah penduduk yang meningkat, kesadaran masyarakat akan gizi seimbang juga meningkat serta pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui asupan protein.
Susu merupakan pangan yang memiliki nilai gizi yang mendekati sempurna. Kandungan gizi susu sangat penting untuk perkembangan otak, pertumbuhan, perbaikan sel, mendukung metabolism tubuh termasuk regulasi sistem imunitas.
“Produksi susu segar dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional termasuk kebutuhan industri. Pada tahun 2020, kebutuhan susu nasional adalah sebesar 4.386 ribu ton, sedangkan produksi susu segar dalam negeri sebesar 998 ribu ton. Artinya, hanya 22,8 % kebutuhan susu nasional yang bisa dipenuhi dari produksi susu lokal dan sisanya dipenuhi melalui impor dari luar negeri. Untuk mengurangi jumlah import, Pemerintah Bersama dengan praktisi di Perguruan Tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi usaha peternakan sapi perah, termasuk peningkatan produksi susu sesuai potensi genetik ternak,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa jumlah populasi sapi perah dari tahun ke tahun memang cenderung stagnan. Namun, jumlah populasi sebetulnya bukan merupakan penyebab tunggal rendahnya produksi susu nasional.
Sebagian besar peternakan sapi perah di Indonesia merupakan peternakan rakyat. Jika populasi ternak ingin ditambah, misalnya melalui program bantuan ternak, maka pemerintah juga perlu mengkaji tentang kecukupan lahan untuk menanam tanaman hijau berkualitas yang merupakan pakan utama sapi perah.
Feeding management merupakan kunci sukses dari budidaya sapi perah. Jika populasi sapi perah ditambah, namun lahan hijau dan bahan pakan konsentrat terbatas maka tujuan peningkatan produksi susu sulit untuk terwujud.
“Selain feeding management, kualitas genetik dan kesehatan sapi perah juga sangat mempengaruhi produktivitas sapi perah. Permasalahan kesehatan utama pada industri sapi perah adalah peradangan kelenjar mammary yang dikenal dengan penyakit mastitis. Prevalensi mastitis pada sapi perah di Indonesia yang cukup tinggi, yaitu mencapai 80% dan merupakan salah satu penyebab rendahnya produksi dan kualitas susu. Upaya mengatasi mastitis, yaitu pencegahan serta pengobatan merupakan topik penelitian yang kami lakukan di Laboratorium Produksi Ternak Potong dan Perah, Fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP,” tuturnya.
JAKARTA- Peluang usaha minuman bandrek di tengah pandemi sangat menjanjikan. Apalagi minuman bandrek sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia.
Di tengah pandemi yang sedang meningkat, minuman ini bisa membuat tubuh hangat dan menyehatkan. Sebab, bahan-bahannya rempah dari dalam negeri dan dapat proses pembuatannya tidak rumit.
Peluang bisnis minuman bandrek di tengah pandemi ini bisa dikatakan sangat cerah. Usaha minuman bandrek terbilang sangat mudah diterjuni dengan modal yang tidak besar. Keuntungan menjual minuman bandrek lainnya adalah tidak terlalu sulit mengedukasi pasar karena minuman ini sudah cukup dicari di pasaran.
Kalau Anda tertarik menggeluti usaha minuman bandrek ini, simak penjelasan peluang usahanya dari Respita Haniva yang berbisnis Bandrek Bandung. Sementara nama usahanya menggunakan bendera, CV Siraj Fawwaz yang dirintis orangtuanya sejak 2012 silam.
Dirinya bercerita langsung terlibat dalam usaha keluarga ini sejak awal berdirinya. Bahkan hingga kini dia terus aktif melakukan pemasaran secara online yang memang semakin dibutuhkan dalam bisnis era modern.
Usahanya berlokasi di Gununghalu, Bandung Barat. Mereka memiliki pabrik dengan memperkerjakan hampir 30 pegawai dengan pegawai tetap sebanyak 20 orang. Tidak main-main produk mereka sudah tersebar dari Aceh hingga Jayapura. Bahkan juga sudah sampai ke Amerika Serikat dan Jerman. Namun pasar penjualan utamanya berada di wilayah Kalimantan, Sumatera Barat, Jabodetabek, dan Bandung. Semua ini didukung total 8 agen dan para reseller.
Dia menjelaskan produknya menggunakan kemasan kertas dan kotak. Sementara untuk varian rasa yang ditawarkan terdiri dari rasa original, habatus Saudah, jahe merah, dan creamer. Tidak main-main produksinya di masa pandemi masih berada di kisaran 100 hingga 200 karton dalam sebulan. Untuk setiap satu karton isinya terdiri dari 10 renceng.
Dengan kisaran harga per kemasan Rp20 ribu hingga Rp25 ribu usaha bandrek tersebut mampu meraup omzet di atas Rp20 Juta per bulan.
Dari sisi pontensi bisnis, dirinya jujur mengakui bandrek sangat potensial. Khususnya di saat pandemi seperti ini. Masyarakat sangat mencari minuman yang berkhasiat bagi kesehatan terlebih yang terbuat dari bahan rempah-rempah seperti jahe.
JAKARTA- Peluang usaha bir pletok menjanji salah satu bisnis yang bisa dicoba di tengah pandemi. Minuman ikonik orang Betawi ini, punya beragam manfaat dan pastinya tidak mengandung alkohol.
Salah satu brand yang cukup ternama adalah Bir Pletok Bang Isra yang berkibar di kawasan Setu Babakan. Brand ini dirintis dua bersaudara Superiadi (Isra) dan Ningsih pada 2017. Lalu saat Bang Isra wafat pada tahun 2019, usaha ini terus dilanjutkan oleh Ningsih dan saudaranya Abdul Mutakin.
Tidak main-main bir pletok ini, disebut Ningsih, sudah memiliki izin edar dari BPOM, lengkap dengan sertifikasi halal dari MUI. Lokasi produksinya tidak jauh dari Setu Babakan, yaitu berada di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Bahan bir pletok bikinannya terdiri dari rempah 12 jenis yaitu; jahe, kayu secang, kapulaga, masoye, lada hitam, sereh, cabe jawa, biji pala, daun pandan, daun jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Lalu ditambah air, garam, dan gula pasir.
Ningsih jujur bercerita potensi pasar dari bir pletok ini sejatinya tidak pernah sepi peminat. Khususnya pada masa sebelum pandemi, bisa dikatakan usahanya tidak pernah merugi walaupun sekedar untung tipis. Mesin utama penjualan diakuinya terjadi saat Pekan Raya Jakarta, Lebaran Betawi, dan lebaran. Tidak hanya itu tapi produknya selalu dilibatkan dalam berbagai pameran usaha yang digelar Dinas Pariwisata, UMKM, hingga UPK Setu Babakan. Lokasi favoritnya panen penjualan biasanya ada di Monas dan Lapangan Banteng. Momen-momen tersebut harus diakui membuat orang antusias mencari bir pletok tersebut.
Namun sejak covid19 dia juga mengaku sama tertekan seperti usaha lainnya. Terlebih bahannya yang mirip mponmpon membuat minat orang berkurang. Jadi setelah awal covid19 jualannya laris. Akhirnya segmen menengah bawah mulai beralih lebih mencari sembako khususnya. Terlebih setelah 3 bulan.
Namun di saat lebaran lalu sempat mengalami kenaikan penjualan. Ini karena minuman tersebut dijadikan hantaran lebaran seperti hampers.
Dia bercerita produksinya dalam sebulan bisa di atas 1.000 botol. Hingga kini produksi masih rutin dilakukan sekali sebulan dengan kisaran 250-350 botol dan dalam sebulan bisa 4 tahap produksi. Namun ini juga akan tergantung permintaannya ramai atau tidak.
Dalam setiap produksi bir pletok durasinya bisa seharian penuh. Tahapannya mulai dari sterilisasi botol, produksi bir pletok, lalu dikemas sebelum direbus lagi. Karena tanpa pengawet maka produknya bisa tahan hingga dua bulan di suhu ruang. Bila masuk kulkas diyakini tahan untuk setahun juga bisa.
Secara omzet dia bercerita saat ini dalam sebulan bisa menghasilkan Rp15 Jutaan dibandingkan dahulu bisa mencapai Rp25 Juta.
Pertamina Training dan Consulting (PTC) merupakan salah satu anak usaha Pertamina yang memfokuskan diri pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat jasa pelatihan, konsultasi, dan manajemen human capital sebagai solusi.
Melansir laman Instagram Pertamina Training dan Consulting (PTC), Senin (28/6/2021) memberitahukan ada satu lowongan kerja yang sedang dibuka oleh anak usaha Pertamina ini, yakni sebagai Lab Analyst.
Apabila berminat mari simak kriteria yang diinginkan oleh Pertamina Training dan Consulting (PTC).
Lab Analyst
Kriteria:
1. Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email
Apabila diminta suatu pembayaran dalam proses rekrutmen karyawan, tolong diabaikan. Itu bukan atas nama anak usaha Pertamina, dalam hal ini Pertamina Training & Consulting (PTC).
MONITOR, Jakarta – Potensi sektor perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim cukup besar. PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia, melalui Program Pendanaan UMK turut memanfaatkan potensi ini dengan cara membantu para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak di sektor perikanan agar dapat menjadi UMK naik kelas.
Peran nyata ini sudah terwujud dibuktikan dengan banyaknya UMK sektor perikanan yang menjadi binaan Pertamina. Tercatat, sekitar 3.400 binaan sektor perikanan yang sudah didampingi Pertamina sejak tahun 1993 hingga saat ini.
“Pembinaan sektor ini menyasar para nelayan, petambak, dan pelaku usaha di bidang perikanan lainnya. Mereka didampingi hingga mampu meningkatkan hasil produksinya dan terserap oleh pasar,” tutur Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman.
Selain pemberian modal usaha, lanjut Fajriyah, Pertamina juga turut andil dalam proses pendampingan teknis. Seperti pemberian pelatihan budidaya, hingga proses pemasaran. Dengan begitu, pelaku usaha sektor perikanan ini diharapkan mampu menjadi UMK yang tangguh dan mandiri.
Salah satu mitra binaan Pertamina di sektor perikanan adalah Budiono. Petambak dari wilayah Timur Indonesia yakni Kabupaten Sorong ini cukup lama bergerak di bidang ini. Tidak hanya cukup di bidang budidaya saja, melainkan hingga produk jadi. “Seluruhnya saya jalani. Mulai dari pembenihan, pembesaran, pengolahan, pemasaran hingga menjual produk jadi melalui usaha Rumah Makan,” paparnya.
Di bawah binaan Pertamina, dirinya berharap dapat mengembangkan jaringan pemasarannya tersebut. “Menjadi binaan Pertamina, saya ingin meningkatkan volume produksi dan memenuhi kebutuhan pangan lokal di wilayah timur Indonesia ini,” katanya.
Menurut Fajriyah, melalui Program Pendanaan UMK, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan.
Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) point 8 melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial, demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan kasus Covid-19 kembali menghantam dunia usaha. Di dalam negeri, mobilitas masyarakat diperketat. Sedangkan di sejumlah negara, penutupan (lockdown) kembali diberlakukan.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kondisi saat ini sudah jauh dari ideal sehingga semakin menyulitkan pelaku usaha untuk mempertahankan kinerja. Apalagi, untuk pelaku usaha yang berorientasi pada pasar domestik.
Sebab, dalam kondisi saat ini hampir bisa dipastikan permintaan pasar secara agregat akan terkontraksi secara signifikan karena pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Kontraksi ini akan lebih parah bila pandemi semakin tidak terkendali dan tekanan untuk melakukan lockdown total dituruti pemerintah," kata Shinta saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (27/6).
Di sisi lain, syarat dan ketentuan dari kebijakan PPKM diperketat tidak memungkinkan pelaku usaha di zona merah untuk mencapai kinerja yang optimal. Padahal, zona merah umumnya merupakan sentra ekonomi dan pusat produksi nasional. Alhasil, pada kondisi ini pelaku usaha pun tidak punya banyak opsi untuk mengupayakan normalisasi atau peningkatan kinerja.
Shinta menjelaskan, strategi yang dilakukan pelaku usaha untuk menahan penurunan kinerja dalam kondisi saat ini sangat tergantung pada orientasi pasar dan jenis industrinya. Untuk yang berorientasi ekspor, perusahaan masih bisa mengatur strategi dengan cara shift work dan produksi 24 jam sesuai ketentuan protokol yang berlaku.
Namun untuk pelaku usaha yang berorientasi pasar domestik, strategi terbatas pada perubahan pendekatan penjualan (marketing) dari offline ke online, transisi skema kerja WFO-WFH apabila industrinya memungkinkan, atau strategi alih produksi untuk mempertahankan kinerja dengan memaksimalkan demand pasar yang masih ada.
"Ini sebetulnya sudah banyak dilakukan pelaku usaha sejak tahun lalu sehingga kami tahu strategi ini pun ada batasnya dan tidak akan bisa maksimal mempertahankan kinerja selama demand pasar domestik masih tertekan. Jadi sebagian pelaku usaha malah kembali tutup sementara demi mempertahankan modal," terang Shinta.
Dampak kondisi saat ini serupa dengan krisis ekonomi sistemik yang mana pasar, sektor riil dan investasi tidak dapat memiliki kinerja yang positif karena penurunan tingkat kepercayaan terkait pandemi dan pembatasan yang dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, kegiatan ekonomi hanya bisa disokong oleh pengeluaran atau belanja pemerintah.
Oleh sebab itu, idealnya pemerintah kembali memberikan stimulus konsumsi berupa buffer dalam bentuk social safety net. Selain itu, stimulus produktif misalnya dalam bentuk pelonggaran pemberian kredit kepada pelaku usaha sektor riil yang mengalami kontraksi. Lalu, stimulus belanja pemerintah yang bersifat produktif seperti belanja infrastruktur skala besar dalam jangka pendek-menengah untuk menstimulasi pergerakan ekonomi domestik hingga ekonomi pulih sepenuhnya.
Hal terpenting, penyebab utama krisis yakni penyebaran virus covid-19 harus dihilangkan secara paralel dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. "Kalau tidak, kerusakan sistematik pada ekonomi nasional akan terus terjadi dan beban stimulus-stimulus pemerintah menjadi membengkak karena harus digelontorkan lebih lama," tegas Shinta.
Apalagi, stimulus-stimulus yang diperlukan masyarakat dan dunia usaha hanya bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kemampuan finansial yang cukup. Hal itu pun tampaknya tidak mudah lantaran kondisi debt to GDP Indonesia pada akhir tahun lalu sudah naik hampir 10% dalam setahun, karena beban menggelontorkan stimulus-stimulus sejak tahun lalu.
"Karena itu, kami menyarankan pemerintah lebih fokus mengendalikan penyebaran pandemi dan fokus merekonfigurasi anggaran yang sudah ada untuk menstimulasi ekonomi domestik secara produktif," ujar Shinta.
Hal itu dapat dilakukan dengan percepatan investasi infrastruktur, kemudahan pencairan kredit bagi sektor riil dan UMKM atau quantitive easing, pembiayaan ekspor, dan reformasi struktural untuk mengoreksi beban-beban usaha administratif dan non-administratif yang masih tidak efisien.
Selain itu, penting juga untuk memastikan kelancaran pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, supaya kebutuhan social safety net masyarakat kelas menengah-bawah bisa terpenuhi.
"Sehingga Indonesia tidak terganggu dengan potensi peningkatan konflik sosial (social unrest) yang hanya akan semakin memperlambat upaya pemulihan ekonomi nasional," imbub Shinta.
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
Jakarta (ANTARA) - Salah satu kunci sukses dari berbisnis adalah dengan pandai memanfaatkan peluang, hal ini berlaku untuk usaha kecil maupun besar.
Selain itu, memanfaatkan brand awareness, menargetkan segmen pasar yang tepat, serta menjaga kualitas produk adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha.
Beberapa poin di atas diterapkan oleh Maspion Group yang merupakan salah satu perusahaan lokal besar di Indonesia, padahal di awal berdirinya Maspion hanyalah sebuah bisnis rumahan.
Sejarah Maspion Group
Di balik kesuksesan Maspion, ada cerita yang unik, sederhana dan juga bisa menginspirasi banyak orang. Pada tahun 1965, Alim Husin, ayah dari Alim Markus mendirikan sebuah usaha kecil yaitu UD Logam DJawa yang memproduksi lampu teplok.
Saat itu, jumlah karyawannya hanya delapan orang dan dibantu oleh Alim Markus dalam bagian penjualan, administrasi hingga keuangan. Sejak umur 15 tahun, Alim Markus telah bekerja keras untuk membantu ayahnya di mana dia selalu menjajakan barang dagangannya dengan keluar masuk pasar dan toko sehingga sering berhubungan langsung dengan konsumen nya.
Hal ini membantu Alim Markus memahami berbagai karakter konsumennya. Dari lampu teplok, usaha ini berkembang dan memproduksi lampu badai untuk para nelayan dan pada akhir tahun 1970-an perusahaan ini mulai merambah dan memproduksi kebutuhan rumah tangga dari bahan plastik seperti ember, baskom, loyang, dan lain-lain.
Tahun 1972, usaha keluarga Alim Husin semakin maju dan berkembang sehingga dirancang nama dan logo baru yaitu Maspion. Arti di balik Maspion menurut Alim Markus merupakan singkatan dari Mengajak Anda Selalu Percaya Industri Olahan, Nasional (MASPION).
Hingga saat ini Maspion menjadi perusahaan asal Indonesia yang sukses memproduksi berbagai perabotan rumah tangga dengan kualitas terbaik. Mengawali usaha dengan memfokuskan perusahaan pada industri manufaktur produk konsumen, Maspion Group telah mengembangkan sayap bisnis menjadi delapan kategori bisnis utama Layanan Produk Konsumen, Produk Konsumen Industri, Konstruksi dan Material Bangunan, Hotel, Properti Komersial dan Properti Industri, Perbankan, Perdagangan dan Distribusi, Infrastruktur dan Energi serta beragam bisnis lainnya.
Saat ini, Maspion Group memiliki lebih 30.000 karyawan yang tersebar pada lima area industri. Salah satu anak perusahaan dari Maspion Group adalah PT Maspion Elektronik (Maspion Electronic) yang dikenal sebagai produsen produk elektronik bermerek Maspion dan Uchida.
Pabrik Maspion Group (ANTARA/Ho)
Maspion Elektronik telah memproduksi peralatan elektronik bersamaan dengan peralatan dapur sejak 1975, lalu kembali berinovasi pada awal 1990-an untuk memproduksi kebutuhan rumah tangga elektronik lainnya seperti kipas angin, penyejuk udara, mesin cuci, kulkas, pompa air serta dispenser air dengan merek Uchida.
Dalam berbisnis, khususnya untuk produk lokal, terdapat tantangan tersendiri. Sejak awal berdiri Maspion terus berupaya untuk memahami berbagai karakteristik pelanggan. Persaingan yang ketat terjadi antar produsen elektronik yang kini memadati pasar, tak terlepas pada pasar e-commerce yang semakin hari semakin tumbuh besar dan dapat dengan mudah diakses oleh lebih banyak calon konsumen.
Salah satu upaya Maspion beradaptasi dengan perkembangan zaman ditandai dengan bergabung bersama Shopee pada tahun 2019. Pada awal kehadiran Maspion di e-commerce, banyak orang mengira produk Maspion hanyalah alat-alat elektronik, terutama untuk orang di luar Jawa Timur. Karena di Jawa Timur Maspion sudah sangat dikenal melalui produk-produk lain di luar Elektronik.
"Sebuah perjalanan panjang bagi Maspion Group hingga sampai di titik ini. Sejak hadir di tengah masyarakat, kami selalu berupaya untuk memberikan dan menjamin kualitas produk lokal terbaik untuk masyarakat," ujar Welly Muliawan, CFO Maspion Group beberapa waktu lalu.
Adaptasi di era digital
Berkembangnya pasar digital di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Maspion untuk mengembangkan dan meningkatkan performa bisnis. Seiring dengan berjalannya waktu, Maspion pun merasakan dampak yang signifikan.
Nama Maspion sebagai penyedia produk elektronik lokal macam pun mulai dikenal dan paling dicari. Penjualan Maspion pun kian meningkat dan tertinggi di Shopee untuk produk Perangkat Dapur dan Perangkat Listrik Kecil seperti setrika listrik, kompor listrik dan gas, kipas angin, serta rice cooker.
Tangkapan layar produk Maspion di Shopee (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Pada tahun 2020, total omzet Maspion di Shopee naik hingga tiga kali lipat dibanding dengan tahun 2019. Pada 2021, meski masih di pertengahan tahun, omzet Maspion sudah menyamai pencapaian total omzet di tahun 2020, dengan target pertumbuhan dua kali lipat dari tahun 2020.
"Sebagai sebuah brand, tentu kita harus dapat melihat dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai salah satu peluang untuk dapat mengembangkan bisnis. Kita harus terus melek dengan perkembangan digital terbaru," kata Welly.
Untuk para pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya, Welly berpesan agar tidak pernah berhenti berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang tak kalah penting adalah terus meyakinkan masyarakat bahwa produk lokal tidak kalah dengan milik luar negeri.
Welly mengatakan saat ini antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal semakin tinggi. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha lokal dan dukungan dari berbagai sektor untuk terus memperkuat potensi produk-produk lokal Indonesia.
"Kita sebagai pelaku usaha lokal dan UMKM perlu terus berupaya salah satunya dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan. Semoga cerita kami dapat menjadi semangat untuk para pelaku usaha lokal lain dan bersama kita bawa nama harum produk Indonesia," ujar Welly.
14,5 persen dari 65 ribu usaha kecil binaan Pertamina bergerak di bidang jasa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dukungan PT Pertamina (Persero) kepada usaha mikro dan kecil (UMK) agar terus mampu menjadi urat nadi perekonomian nasional terus digalakkan. Melalui Program Pendanaan UMK, Pertamina membantu dengan penyaluran modal usaha pada seluruh sektor usaha. Salah satunya adalah sektor jasa dengan persentase jumlah yang cukup tinggi.
Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, dari sekitar 65 ribu UMK binaan Pertamina, sebanyak 14,5 persen di antaranya merupakan UMK dibidang jasa. “Jumlahnya lebih dari 9.400 UMK, terbanyak kedua setelah sektor perdagangan yaitu 25 ribu mitra binaan,” katanya.
Dengan jumlah yang melimpah tersebut, Pertamina berupaya memberikan porsi pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Terlebih, UMK dibidang jasa membutuhkan banyak keterampilan untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik.
“Pada sektor ini, pembinaan lebih dititik beratkan pada upaya pelatihan, pemberian workshop, dan upaya praktikal lainnya agar keterampilan para mitra binaan bisa meningkat sehingga dapat menjadi UMK naik kelas,” jelas Fajriyah.
Usaha dibidang jasa menjadi salah satu sektor UMK dengan kebutuhan pekerja yang cukup banyak. Sehingga turut mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-8 yakni menyediakan pekerjaan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Salah satu mitra binaan Pertamina yang bergerak di sektor ini adalah Aji Komara. Pemilik usaha Mastercetak.id ini memulai bisnis jasa percetakan dan digital printing sejak tahun 2016. Meski sempat pasang surut, usahanya kini berbuah manis. Mastercetak.id kini telah mendatangkan keuntungan hingga lebih dari Rp 100 juta setiap bulannya.
Dengan berwirausaha, Aji dapat mewujudkan salah satu cita-citanya yakni membuka banyak lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Kini hal itu telah terealisasi. Usaha percetakan dan digital printing yang berlokasi di Jalan Cikiray No 26, Kebonjati, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini telah memperkerjakan 9 orang.
Menurut Fajriyah, melalui Program Pendanaan UMK, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan.
Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) point 8 melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial, demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.
Mentok, Babel (ANTARA) - Usaha koperasi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama ini identik dengan usaha simpan pinjam dan kurang diminati dan banyak yang beranggapan usaha koperasi kurang memiliki masa depan prospektif atau ketinggalan zaman.
Namun berbagai anggapan itu tidak menyurutkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk terus mendorong para pengurus koperasi berinovasi memanfaatkan peluang pasar kekinian.
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Ichsan Syaufani mengatakan pengembangan unit usaha koperasi perlu terobosan berani dan inovatif oleh para pengurus agar mampu bertahan, berkembang dan bisa dirasakan kehadirannya oleh para anggota.
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Ichsan Syaufani. (ANTARA/ Dok. DKUP Bangka Barat)
"Saat ini koperasi terus berbenah dan salah satunya yaitu Koperasi Warga Peltim telah memulai terobosan baru dengan membidik peluang sektor jasa pariwisata yang terus membaik," kata Ichsan.
Koperasi Warga Peltim (KWP) telah memulai dengan memanfaatkan peluang usaha jasa pariwisata yang pada saat ini di daerah itu masih minim sarana perhotelan dan sarana lain sebagai pendukung pariwisata lainnya.
"Koperasi memiliki ruang cukup luas untuk pengembangan usaha dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki para anggota dengan tetap memperhitungkan peluang pasar," katanya.
Perlu adanya terobosan dari para pengurus karena koperasi tetap memiliki peluang besar untuk mengembangkan bisnis, misalnya berbagai program yang berhubungan dengan program pemerintah, seperti bidang pertanian dan pengadaan bahan pangan pokok.
Pengembangan usaha selain simpan pinjam akan memberikan peluang alternatif guna meningkatkan perekonomian para anggota dan warga yang ada di daerah itu.
Ichsan mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan Koperasi Warga Peltim (KWP) di Mentok yang mengembangkan beberapa usaha bisa menjadi salah satu contoh yang bisa ditiru para pengurus koperasi lain.
"KWP mulai tahun kemarin sudah membuka beberapa usaha dengan menyesuaikan kemampuan anggota dan peluang pasar, seperti penginapan dan rumah makan modern," Ichsan menambahkan.
Terobosan baru itu cukup bagus dan bisa mendukung upaya pemerintah daerah yang saat ini sedang berusaha memajukan sektor pariwisata.
Sektor Pariwisata, kata dia, tidak bisa hanya mengandalkan atau membangun destinasi, namun juga perlu dukungan sektor lain, seperti infrastruktur, fasilitas, kuliner, dan masyarakat yang ramah terhadap para wisatawan.
Untuk saat ini pemerintah tidak mampu bergerak sendiri dalam upaya memajukan pariwisata, sehingga butuh dukungan dari sektor lain dan masyarakat agar bisa bersama-sama memajukan kepariwisataan daerah.
"KWP dengan badan usaha koperasi memiliki inisiatif yang perlu mendapatkan dukungan, kami selalu siap memberikan pendampingan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di daerah ini," katanya.
Menangkap Peluang
Kepariwisataan di Babel, khususnya di Kabupaten Bangka Barat, terus berbenah dan Pemerintah Kabupaten mendapatkan dukungan khusus Pemprov Babel untuk terus membangun wisata sejarah sesuai potensi yang dimiliki.
Mentok sebagai Ibu Kota Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak bangunan bersejarah dan menjadi satu-satunya lokasi Proklamator RI Soekarno-M. Hatta yang diasingkan Belanda secara bersamaan.
Selain itu, Mentok juga telah ditetapkan sebagai salah satu Kota Pusaka di Indonesia sebagai bentuk pengakuan bahwa daerah itu memang memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan dalam wisata minat khusus, yaitu wisata sejarah.
Menangkap peluang dan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Manajer KWP, Bardar mengatakan usaha yang dijalankan diharapkan bisa berkembang dan menjadi pilihan bagi wisatawan atau pelaku bisnis yang berkunjung dan ingin menginap di ujung barat Pulau Bangka.
"Kami mengedepankan kualitas pelayanan yang baik, fasilitas memadai dan harga kompetitif, KWP Hotel dan Resto bisa menjadi pilihan," kata Bardar.
Selain mengembangkan hotel dan resto, KWP juga menyediakan gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan seminar, rapat, atau pernikahan.
Pada awal berdirinya, bidang usaha KWP adalah koperasi simpan pinjam antaranggota, namun seiring berjalannya waktu bidang usaha mulai beragam, bahkan saat ini sudah memiliki tujuh jenis unit usaha, yaitu usaha simpan pinjam, pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, sewa kendaraan, sewa gedung, katering, dan perhotelan.
"Untuk memajukan dan memperluas sektor usaha tidak bisa sebuah koperasi atau bidang usaha apapun hanya terpaku pada pada konsistensi yang salah, yaitu hanya terpaku pada satu pilihan awal tanpa mengikuti perkembangan jaman yang ada," kata Bardar.
KWP sebagai koperasi mempunyai keinginan maju dan berkembang tidak ingin terpaku pada usaha awal terbentunya, yaitu di sektor usaha simpan pinjam.
"Kita harus menguasai banyak hal untuk bisa maju, sepanjang hal tersebut positif," katanya.
Manfaatkan koperasi
Koperasi Warga Peltim adalah salah satu dari 121 koperasi binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang masih konsisten mengembangkan bisnis, bahkan merangkul para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di daerah itu.
Menurut Petugas Penyuluh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, Ridwan Shoim Hidayat, usaha yang dikembangkan KWP bisa menjadi contoh bagi koperasi lain yang ada di daerah itu.
"Terobosan ini dilakukan pengurus yang berusaha mengambil peran aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat," kata Ridwan Shoim.
Menurut dia, salah satu dasar dibentuknya koperasi yaitu untuk memperkokoh perekonomian anggota dan KWP sudah cukup berani dan teruji dalam hal tersebut.
Koperasi yang beralamat di Jalan Raya Peltim, Mentok itu, kata dia, tercatat pernah meraih beberapa penghargaan, baik tingkat provinsi maupun nasional, antara lain sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional pada 2009 dan 2013, dan sebagai koperasi terbaik tingkat Provinsi Babel pada 2020.
Usaha pemerintah memajukan daerah melalui sektor pariwisata selayaknya patut didukung berbagai pihak demi kelancaran dan tercapainya tujuan positif tersebut.
Wisata adalah paket komplit, tidak bisa hanya mengandalkan ataupun membangun destinasi wisata saja, di situ terdapat infrastruktur, fasilitas, kuliner, dan masyarakat yang ramah wisata.
Pemerintah akan terus mendukung KWP yang mulai bergerak sebagai pemain baru dalam bidang perhotelan di Bangka Belitung khususnya wilayah Bangka Barat.
Sebagai kelompok usaha bersama, KWP bisa menjadi contoh dalam memperkuat soko guru perekonomian warga, memanfaatkan peluang besar yang dimiliki badan usaha koperasi untuk meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat.
/data/photo/2019/01/12/3998759265.jpg)
/data/photo/2021/06/29/60daffb1b05b9.jpg)
/data/photo/2020/06/01/5ed4dff464240.jpg)
/data/photo/2021/06/10/60c195a4a59fe.jpg)
